Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KLHK Sebut Jabungtimur dan Jakarta Rentan Alami Kenaikan Polusi Udara

Kompas.com - 12/03/2019, 20:52 WIB
Retia Kartika Dewi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengungkapkan bahwa Jakarta dan kota-kota besar di Asia mengalami masalah pencemaran perkotaan.

Adapun informasi tersebut berdasarkan data dari situs aktual polusi udara dunia, aqicn.com.

Perlu diketahui aqicn.com menggolongkan kategori polusi udara menjadi enam tipe, yakni baik, sedang, tidak sehat bagi kelompok sensitif, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya.

Dalam data tersebut, Kabupaten Jabungtimur, Provinsi Jambi, mengalami kenaikan polusi udara dengan konsentrasi PM 2,5 yang awalnya berada di kategori "baik" pada Senin (11/3/2019) kini menjadi kategori "tidak sehat bagi kelompok sensitif" pada Selasa (12/3/2019).

Bahkan wilayah ini sempat berada di kategori "tidak sehat" pada titik mencapai skor 173.

"Laporan dari lapangan, dua hari sebelumnya ada lahan terbakar di Jabungtimur, tetapi langsung dapat dipadamkan," ujar Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Karliansyah kepada Kompas.com pada Selasa (12/3/2019).

Sementara itu, Kota Jakarta yang terkenal dengan polusi udara juga disebut-sebut dalam data aqicn.com.

Dalam data, Jakarta berada di kategori "sedang" pada Selasa (12/3/2019) dengan skor sekitar 78. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan skor di Jabungtimur yang berkisar 124.

Menanggapi hal itu, pihak KLHK memasang 13 stasiun Air Quality Monitoring System (AQMS) yang membantu pemerintah mengetahui kadar polusi udara.

Menurut Karliansyah, data AQMS KLHK bisa diuji juga dengan data di situs aqicn.com.

"Data AQMS adalah data kualitas udara real time dan berkelanjutan yang dihasilkan dari sensor AQMS. Data ini nantinya bisa dibandingkan dengan aqicn.com," ujar Karliansyah.

Menurut dia, penyebab utama udara tidak sehat di Jakarta adalah polusi transportasi, terutama parameter ozon. Ozon terbentuk karena reaksi kimia dari Hidrokarbon hasil pembakaran kendaraan bermotor.

Karliansyah juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah berupaya untuk mengurangi pencemaran udara dari kendaraan bermotor dengan membuat busway, membangun MRT dan LRT, serta memberlakukan plat nomor ganjil genap.

Selain itu, situs aqicn.com juga memperingkat negara-negara dengan kualitas polusi udara di dunia.

Hasilnya, Indonesia berada di urutan 17 dengan skor 151 dari 94 negara yang terangkum oleh aqicn.com pada pukul 2-;35 WIB.

Di posisi ini, Indonesia terletak lebih tinggi polusi udaranya daripada negara-negara bersebelahan, seperti Malaysia dengan skor 97, Singapura dengan skor 57, dan Brunei Darusalam dengan skor 10.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com