Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menjaga Opini Publik melalui Survei-survei Jelang Pemilu...

Kompas.com - 12/03/2019, 07:01 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rilis hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga biasa dilakukan menjelang pemungutan suara. Demikian pula jelang Pemilu Serentak 2019 ini.

Dalam survei sejumlah lembaga, yang paling disoroti dan mendapatkan perhatian adalah survei elektabilitas dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Terbaru, Minggu (10/302910), Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei terbaru mengenai elektabilitas para capres dan cawapres.

Hasilnya, 54,9 persen responden memilih pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Sementara, pemilih pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebesar 32,1 persen.

Baca juga: Hashim: Survei Internal, Ada yang Mendekati, Ada yang Melampaui Jokowi-Maruf

Dari survei itu, sebanyak 13,0 persen responden menyatakan tidak tahu atau merahasiakan pilihannya. Selisih elektabilitas keduanya terpaut 22,8 persen.

Sebelum itu, sejumlah lembaga juga telah merilis hasil surveinya. Salah satunya, LSI Denny JA yang menempatkan Jokowi-Ma'ruf lebih unggul dari Prabowo-Sandiaga, melalui simulasi surat suara.

Survei LSI Denny JA menyebutkan, 58,7 persen responden memilih Jokowi-Ma'ruf dan 30,9 persen responden memilih Prabowo-Sandiaga, dengan suara tidak sah 0,5 persen dan 9,9 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Respons tim sukses

Bagi pasangan calon yang diunggulkan, pasti akan mengapresiasi survei-survei itu. Hal itu tergambar dari pernyataan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf.

Salah satu juru bicara TKN, Ace Hasan Syadzily mengatakan, survei SMRC memperkuat hasil survei dari lembaga lain.

Baca juga: TKN: Kalau Surveinya Nyeleneh Sendiri, Patut Diduga Membangun Framing Politik

Namun, Ace tidak mau berpuas diri dengan hasil survei itu.

"Dengan hasil ini tentu tak membuat kami berpuas diri. Masih ada waktu yang tersisa untuk terus menggenjot target kemenangan di angka 70 persen," ujar Ace melalui keterangan tertulis, Senin (11/3/2019).

Respons berbeda disampaikan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Koordinator Juru Bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, saat ini masyarakat sudah tak lagi memercayai hasil survei elektabilitas terkait pilpres yang dirilis sejumlah lembaga.

Baca juga: BPN Prabowo-Sandiaga: Tren Elektabilitas Jokowi Menurun

"Publik sudah tidak percaya dengan model-model begitu. Publik kita literasi demokrasinya sudah sangat tinggi, termasuk literasi terkait dengan trik dan intrik lembaga survei dengan 'tugas-tugasnya'" ujar Dahnil.

Dahnil mengatakan, pihaknya berpegang pada survei internal yang hasilnya bertolak belakang dengan hasil survei sejumlah lembaga.

Ia menyebutkan, berdasarkan survei internal mereka, pasangan Prabowo-Sandiaga sudah mengungguli Jokowi-Ma'ruf.

"Hasil survei kami, justru saat ini sudah crossing, Prabowo-Sandi sudah di angka 54 persenan sedang Jokowi 40-an," ujar Dahnil.

Calon Presiden Nomor Urut 1, Joko Widodo dan no urut 2, Prabowo Subianto bersalaman usai Debat Kedua Calon Presiden, Pemilihan Umum 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Calon Presiden Nomor Urut 1, Joko Widodo dan no urut 2, Prabowo Subianto bersalaman usai Debat Kedua Calon Presiden, Pemilihan Umum 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Membaca fungsi survei

Sebenarnya, apa fungsi survei dan seberapa besar memberikan keuntungan untuk memengaruhi pemilih bagi pasangan calon yang bertarung?

Pengamat politik dari Universitas Paramadina yang juga founder survei KedaiKopi, Hendri Satrio, menjelaskan, ada dua fungsi survei.

Baca juga: BPN Pertanyakan Sumber Dana Lembaga Survei yang Sebut Jokowi Unggul

Pertama, untuk internal tim sukses; dan kedua, untuk eksternal atau masyarakat.

"Kalau internal buat tim sukses, mereka melalui hasil survei akan melakukan perencanaan baru. Kalau yang sudah bagus, ya mempertahankan itu. Kalau masih kurang, ada strategi baru untuk menggenjot perolehan suara," ujar Hendri, saat dihubungi, Senin (10/3/2019).

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018).KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2/2018).
Sementara, fungsi eksternalnya, menginformasikan kepada publik mengenai tingkat elektabilitas terbaru pasangan calon.

Meski demikian, sebenarnya pengaruh angka elektabilitas dari publikasi hasil survei tidak menjadi tujuan utama.

"Kalau kemudian setelah menginformasikan ada outcome dari publik yang terpengaruh opininya terhadap hasil survei itu adalah outcome yang 'nice to have' saja," kata dia.

Baca juga: TKN: Survei Internal BPN Semau Dia Sendiri, Mau Menang atau Kalah...

Jadi, menurut Hendri, fungsi utama survei justru untuk internal tim sukses sendiri.

Hendri mengatakan, sebetulnya masing-masing tim sukses pasti sudah memiliki data elektabilitas terbaru yang tidak dipublikasikan.

Hasil dari lembaga lain tidak akan membuat mereka terkejut, melainkan untuk perbandingan.

Tim sukses tahu bahwa tidak perlu "kebakaran jenggot" ketika merespons hasil survei.

Namun, ia mengingatkan, ada faktor eksternal yang tetap harus dijaga, yaitu opini publik.

Tim sukses harus menjaga opini publik tetap positif terhadap pasangan calon yang mereka usung, bagaimana pun hasil surveinya.

Baca juga: Survei Internal BPN: Prabowo-Sandiaga 54 Persen, Jokowi-Maruf 40-an Persen

Misalnya, TKN Jokowi-Ma'ruf yang mengglorifikasi hasil survei hampir semua lembaga yang menempatkan paslon nomor urut 01 lebih unggul.

TKN bersikap seolah-olah Jokowi-Ma'ruf sudah pasti menang. Menurut Hendri, ada opini publik yang sedang dijaga dengan keluarnya survei-survei itu.

"Soalnya orang Indonesia ini males pilih yang kalah, pasti yang dipilih adalah yang menang," kata Hendri.

Sementara, BPN Prabowo-Sandiaga menyatakan bahwa survei dari berbagai lembaga seringkali tidak tepat. Mereka juga mengklaim masyarakat tidak percaya lagi terhadap hasil survei lembaga, dan mempertanyakan pendanaan survei tersebut.

BPN lebih berpegang pada survei internal yang menunjukkan hasil sebaliknya.

"Supaya apa? Supaya opini publiknya tidak terlalu terpuruk," kata dia.

Menurut Hendri, opini publik yang dijaga BPN adalah menawarkan sesuatu yang baru kepada masyarakat.

"Dan orang Indonesia malas pilih yang omdo atau cedera janji, makanya sering dicari yang baru," ujar Hendri.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Elektabilitas capres dan cawapres menurut 4 lembaga survei

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com