Hakim MK Terpilih Diharapkan Independen Hadapi Sengketa Pemilu

Kompas.com - 11/03/2019, 23:14 WIB
Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif Veri Junaidi. Fabian Januarius KuwadoKetua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif Veri Junaidi.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi mengungkapkan proses seleksi calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tak jauh dari momentum politik.

Oleh karena itu, Veri menilai independensi calon hakim konstitusi menjadi satu hal yang penting.

Hal itu disampaikan Veri dalam acara diskusi bertajuk "Mencari Hakim Pelindung Hak Konstitusi", di Tjikini Lima, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2019).

"Sebenarnya ini soal momentum politik. Harus dilihat betul, mungkin secara teknis kesemuanya cukup bisa diterima. Tapi faktor terakhir ini harus menjadi menjadi pertimbangan yang sangat serius, yaitu soal kenegarawaan, independensi," kata Veri.

Lebih lanjut, Veri menjelaskan bahwa hakim yang terpilih perlu melihat sebuah persoalan publik sebagai sebuah masalah publik.

Baca juga: Besok, Komisi III Tentukan Nama Hakim MK

Bukan malah sebaliknya bahwa hakim terpilih melihat persoalan itu hanya menjadi masalah bagi kelompok tertentu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal itu berkaitan dengan isu-isu menyangkut Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, seperti berita bohong hingga pelanggaran lainnya.

Salah satu yang menjadi sorotan terkait upaya membangun wacana delegitimasi hasil pemilu dan terhadap penyelenggara pemilu.

Untuk mengatasinya, kata Veri, yaitu melalui penegakan hukum yang juga merupakan peran MK.

"Itu mesti didorong melalui proses penegakan hukum bukan kemudian dengan membangun wacana bahwa pemilu kita tidak jurdil, sudah by design akan memenangkan kandidat tertentu, padahal kita pernah tahu siapa yang akan menang dan kalah," jelasnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Baru Pembatasan Saat Nataru Masih Disusun, Kemendagri: Maksimal Terbit Besok

Aturan Baru Pembatasan Saat Nataru Masih Disusun, Kemendagri: Maksimal Terbit Besok

Nasional
Draf RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Digital, Ancaman Pidana 4-6 Tahun

Draf RUU TPKS Atur Kekerasan Seksual Digital, Ancaman Pidana 4-6 Tahun

Nasional
Diresmikan Jokowi, Pembangunan Bandara Tebelian Kalbar Berbiaya Rp 518 Miliar

Diresmikan Jokowi, Pembangunan Bandara Tebelian Kalbar Berbiaya Rp 518 Miliar

Nasional
Persilakan Jaksa Bacakan Dakwaan, Munarman Klaim sebagai Bentuk Toleransi

Persilakan Jaksa Bacakan Dakwaan, Munarman Klaim sebagai Bentuk Toleransi

Nasional
PPKM Level 3 Nataru Batal, Polri Tetap Siapkan Titik Penjagaan

PPKM Level 3 Nataru Batal, Polri Tetap Siapkan Titik Penjagaan

Nasional
Kasus Positif Kian Melandai, Pemerintah Tetap Dorong Peningkatan Testing Covid-19

Kasus Positif Kian Melandai, Pemerintah Tetap Dorong Peningkatan Testing Covid-19

Nasional
Presiden Jokowi Resmikan Bandara Tebelian Sintang Kalbar

Presiden Jokowi Resmikan Bandara Tebelian Sintang Kalbar

Nasional
Satgas Covid-19: Pembatasan WNA Merupakan Upaya Menyelamatkan Umat Manusia

Satgas Covid-19: Pembatasan WNA Merupakan Upaya Menyelamatkan Umat Manusia

Nasional
Hakim Kabulkan Permintaan Munarman untuk Sidang Tatap Muka

Hakim Kabulkan Permintaan Munarman untuk Sidang Tatap Muka

Nasional
CDC Sebut RI Berisiko Rendah Covid-19, Kemenkes: Kabar Baik bagi Kita

CDC Sebut RI Berisiko Rendah Covid-19, Kemenkes: Kabar Baik bagi Kita

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertimbangan Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru | Aturan Pembatasan Sosial Saat Libur Nataru

[POPULER NASIONAL] Pertimbangan Pemerintah Batal Terapkan PPKM Level 3 Saat Nataru | Aturan Pembatasan Sosial Saat Libur Nataru

Nasional
PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Labil Membuat Kebijakan

PPKM Level 3 Dibatalkan, Pemerintah Dinilai Labil Membuat Kebijakan

Nasional
Densus 88 Tahan Farid Okbah dkk

Densus 88 Tahan Farid Okbah dkk

Nasional
Periksa Istri Alex Noerdin, KPK Dalami Uang Rp 1,5 Miliar Saat Tangkap Bupati Musi Banyuasin

Periksa Istri Alex Noerdin, KPK Dalami Uang Rp 1,5 Miliar Saat Tangkap Bupati Musi Banyuasin

Nasional
KSAD Dudung Dukung Penuh Program Pemerintah untuk Papua

KSAD Dudung Dukung Penuh Program Pemerintah untuk Papua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.