Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga: Program Kartu Pra Kerja Jokowi Jangan Diketawain

Kompas.com - 11/03/2019, 16:13 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengimbau para pendukungnya agar tak perlu meremehkan atau menyindir program Kartu Pra Kerja yang digaungkan oleh calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo.

"Sekarang ada ide Kartu Pra Kerja, karena sekarang mereka menyadari juga bahwa masalah lapangan kerja menjadi masalah, jangan kita ketawain, jangan kita sindir, jangan kita nyinyirin, tidak apa-apa," kata Sandiaga di depan peserta OK OCE Festival di Kinanti Building, Jakarta, Senin (11/3/2019) sore.

Menurut Sandiaga, ide tersebut merupakan respons dalam menjawab persoalan lapangan kerja yang sulit. Ia menegaskan, ide itu juga patut diapresiasi oleh berbagai pihak.

Baca juga: Pengamat: Kartu Pra-Kerja Jokowi Konkret, Sementara Gagasan Prabowo Tak Sentuh Bumi

Di sisi lain, Sandiaga menegaskan, masyarakat khususnya anak-anak muda harus berinisiatif dalam menciptakan lapangan kerja.

Ia menilai, generasi muda memiliki ide-ide kreatif yang beragam.

"Anak-anak muda Indonesia maunya tangan di atas, enggak mau tangannya di bawah. Bagaimana mereka tangannya di atas? Buatlah usaha-usaha, jadikanlah mereka sebagai generasi muda yang unggul, diberikan pelatihan, diberikan pendampingan," ujar dia.

Sandiaga memandang, generasi muda harus diposisikan sebagai pemecah solusi, termasuk dalam persoalan lapangan kerja.

Baca juga: Jokowi: Insentif Kartu Pra Kerja Bukan Berarti Gaji untuk Pengangguran

Ia lantas menyinggung program kerjanya yang sudah dirintis, One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship (OK OCE).

Menurut Sandiaga, OK OCE juga sudah menghadirkan pelaku-pelaku usaha baru.

Sandiaga menilai, baik program OK OCE, Kartu Pra Kerja atau solusi lainnya merupakan ide-ide alternatif yang patut dihargai.

"Keadaaan seperti ini timbul ide-ide luar biasa, mulai dari OK OCE dan semuanya harus kita hargai, dan di pemerintah Kartu Pra Kerja itu mungkin salah satu ikhtiar mereka," kata Sandiaga.

Baca juga: Mengenal Kartu Pra-Kerja yang Dijanjikan Jokowi

Sebelumnya Presiden Jokowi menjelaskan insentif dalam Kartu Pra Kerja bukan berarti memberikan gaji kepada pengangguran.

"Bukannya memberikan gaji pada yang nganggur. Jadi kalau ada isu itu harus bisa jawab," ujar Jokowi saat menjadi pembicara dalam Festival Satu Indonesia di Gedung Istora Senayan, Jakarta, Minggu (10/3/2019).

Menurut Jokowi, Kartu Pra Kerja diberikan bagi anak-anak muda yang baru tamat dari sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau lulusan perguruan tinggi yang akan mencari kerja.

Melalui kartu ini, para lulusan sekolah bisa mendapatkan program pelatihan keterampilan atau vocational training.

Dengan begitu, lulusan sekolah atau perguruan tinggi bisa memiliki keterampilan untuk memudahkan mendapatkan pekerjaan.

Menurut Jokowi, pemilik kartu tersebut mendapatkan dana insentif. Namun, waktunya terbatas, sekitar 6-12 bulan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com