Kompas.com - 09/03/2019, 16:37 WIB
Calon Presiden petahana Joko Widodo (kanan) menyapa masyarakat saat menghadiri Deklarasi Dukungan Koalisi Alumni Diponegoro di kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, Minggu (3/2/2019). Koalisi Alumni Diponegoro yang terdiri dari alumni sejumlah perguruan tinggi di Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan pasangan nomor urut 01 Capres-Cawapres Joko Widodo-Maruf Amin pada Pilpres mendatang. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARICalon Presiden petahana Joko Widodo (kanan) menyapa masyarakat saat menghadiri Deklarasi Dukungan Koalisi Alumni Diponegoro di kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, Minggu (3/2/2019). Koalisi Alumni Diponegoro yang terdiri dari alumni sejumlah perguruan tinggi di Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan pasangan nomor urut 01 Capres-Cawapres Joko Widodo-Maruf Amin pada Pilpres mendatang.

PALEMBANG, KOMPAS.com — Calon presiden Joko Widodo meminta para pendukungnya untuk mengobarkan semangat "militansi" menjelang pelaksanaan Pemilu pada 17 April 2019.

Permintaan tersebut disampaikan Jokowi pada acara Deklarasi Alumni Sriwijaya Bersatu di Palembang Sport Convention Center, Palembang, Sabtu (9/3/2019), seperti dikutip Antara.

"Saya titip masih ada pekerjaan besar setelah menangkal isu hoaks dan fitnah, harus militan, penting sekali," kata Jokowi di hadapan ribuan pendukungnya.

Hadir juga dalam acara tersebut Iriana Jokowi, Ketua Tim Kampanye Nasional Erick Thohir, Ketua Tim Kampanye Daerah Syarial Oesman, dan Ketua Dewan Penasihat TKD Alex Noerdin.

Baca juga: Di Masjid Istiqlal Lampung, Jokowi Bicara soal Hoaks Larangan Azan

Jokowi mengatakan, pemilu tinggal menyisakan 40 hari lagi sehingga para pendukung diminta sigap menangkal hoax dan fitnah yang dapat menjatuhkan citranya sebagai calon presiden.

Jokowi bahkan mengajak para pendukung untuk berani melawan hoaks dan fitnah tersebut, terutama pada empat isu yang sedang berkembang saat ini, yakni kriminalisasi ulama, larangan azan, perkawinan sejenis, dan penghapusan pendidikan agama.

"Kalau ada orang tidak salah, kemudian dimasukkan sel, ngomong ke saya, saya urus. Tapi jika salah, ya harus dihukum karena negara kita negara hukum," katanya.

Baca juga: Jokowi Berjanji Pemerintahannya Tidak Melegalkan Perkawinan Sejenis

Mantan wali kota Solo ini juga membantah isu yang mengatakan dirinya akan melarang azan.

Menurut dia, isu itu tidak masuk akal karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas beragama Islam.

Apalagi dengan isu yang menyebutkan jika dirinya terpilih akan melegalkan adanya perkawinan sejenis karena Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi norma-norma agama.

Baca juga: Jokowi Mengaku Elektabilitasnya di Jabar Turun 8 Persen karena Fitnah

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Nasional
Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Nasional
Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
Jokowi Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Jokowi Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Nasional
Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Nasional
Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Nasional
Ibu Kota 'Nusantara' Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Ibu Kota "Nusantara" Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Nasional
Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, 'Positivity Rate' 3,7 Persen

Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, "Positivity Rate" 3,7 Persen

Nasional
DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

Nasional
Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

Nasional
Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

Nasional
Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem 'Bubble'

Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem "Bubble"

Nasional
Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

Nasional
Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara'

Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru "Nusantara"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.