Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Sebut Hoaks dan Fitnah Tak Pengaruhi Elektabilitas Jokowi

Kompas.com - 06/03/2019, 15:24 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Moeldoko mengklaim, elektabilitas Joko Widodo-Ma'ruf Amin tidak anjlok akibat 'serangan' hoaks dan fitnah di sejumlah daerah.

"Turun banget sih enggak, cuma kan terganggu saja," ujar Moeldoko saat dijumpai di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Buktinya, kata Moeldoko, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf yang dirilis sejumlah lembaga survei masih unggul dibanding pesaingnya, yakni capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Sambangi Bareskrim, TKN Laporkan Video Berisi Fitnah Terhadap Jokowi-Maruf

Survei paling baru, yakni dari LSI Denny JA. Dari Agustus 2018 hingga Januari 2019, dinamika elektabilitas Jokowi-Ma'ruf masing-masing 52,2 persen, 53,2 persen, 57,7 persen, 53,2 persen, 54,2 persen, dan 54,8 persen.

Sementara pasangan Prabowo-Sandiaga, dinamikanya bergerak pada angka 29,5 persen, 29,2 persen, 28,6 persen, 31,2 persen, 30,6 persen, dan 31,0 persen.

Moeldoko melanjutkan, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf masih perlu digenjot di sejumlah daerah seperti Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. 

"Kalsel dan Sulsel kita hanya kalah sedikit. Kalau Jabar, ini sudah mulai reborn, karena kita punya kekuatan di sana sudah mulai masif. Pokoknya daerah-daerah yang prioritas itu, ya mesti ditangani. Yang lain bukan ditinggalkan, tapi prioritas," ujar Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu berharap tidak ada pihak yang menggunakan cara-cara kotor untuk berkuasa.

"Saya mengecam cara-cara seperti itu (menyebarkan hoaks dan fitnah). Itu sungguh tidaklah beradab, tidak baik," ujar Moeldoko.

Baca juga: Tanggapi Survei LSI, TKN Semakin Yakin Tren Kenaikan Elektabilitas Jokowi-Maruf

Diketahui, baru-baru ini, Jokowi diserang dengan berbagai macam hoaks. Misalnya, Jokowi disebutkan akan melarang suara adzan berkumandang apabila terpilih kembali menjadi presiden.

Belum rampung kasus itu, muncul lagi isu miring bahwa Jokowi akan menghapus mata pelajaran agama dari kurikulum pendidikan apabila terpilih menjadi presiden pada periode 2019-2024 mendatang.

Kompas TV Wakil Presiden #JusufKalla menegaskan kampanye hitam yang menyebut pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma&#39;ruf akan menghapus pendidikan agama dan pesantren jika terpilih adalah hoaks.<br /> <br /> Terkait viralnya video #kampanyehitam di #Makassar yang mengatakan pelajaran agama akan dihapus jika Jokowi jadi presiden kembali, Wapres mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya isu yang diedarkan oleh pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com