Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ulama-ulama Aceh akan Bantu Jokowi Klarifikasi Sejumlah Isu Miring

Kompas.com - 05/03/2019, 21:12 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Selasa (5/3/2019), bersilaturahim dengan ulama-ulama se-Provinsi Aceh di Istana Negara, Jakarta. Silaturahim berlangsung tertutup dari media massa.

Perwakilan ulama, Teungku H. Nuruzzahri Yahya, usai silaturahim mengatakan, Presiden beserta rekan-rekannya membahas banyak hal dalam pertemuan yang diawali dengan salat berjamaah tersebut.

Salah satunya soal kabar bohong alias hoaks, fitnah, serta ujaran kebencian yang menerpa dirinya.

"Pak Jokowi sedang banyak musibah di hoaks sana sini. Ini bisa memecah belah umat," ujar Yahya.

Baca juga: Maruf Amin Sebut Jokowi Juga Didukung Ulama dari Banten

Beberapa isu miring yang menerpa Jokowi yakni, Jokowi anti-Islam, Jokowi mengkriminalisasi ulama, Jokowi adalah antek asing dan aseng, serta Jokowi adalah bagian Partai Komunis Indonesia (PKI).

Yahya beserta para ulama se-Aceh pun berkomitmen meneruskan klarifikasi itu ke masyarakat.

"Benar, kan memang kita mesti benarkan yang benar dan tidak benarkan yang salah," lanjut Yahya.

Baca juga: Jokowi: Setiap Bertemu Ulama, Hati Saya Merasa Tenang...

Meski demikian, ia membantah upaya meneruskan klarifikasi Jokowi ke masyarakat itu disebut sebagai salah satu bentuk kampanye demi meningkatkan elektabilitas Jokowi pada Pilpres 2019 mendatang.

"Kami bukan timses. Kami hanya akan menyampaikan, bagaimana kalau yang tidak benar itu nanti dibenarkan umat, apa jadinya?" ujar Yahya.

Selain soal klarifikasi sejumlah isu miring, Presiden Jokowi juga menyampaikan apa saja yang telah dikerjakan pemerintahannya selama 4,5 tahun terakhir. Presiden juga menyampaikan apa yang akan dikerjakan pemerintahannya ke depan.

Pertemuan itu diikuti oleh 83 ulama. Mereka berasal dari 23 kota/ kabupaten yang berada di Aceh.

Kompas TV Calon wakil presiden 01, Ma’ruf Amin, mengajak masyarakat untuk tetap santai dalam menghadapi pilpres. Menurut Ma’ruf, kesatuan NKRI-lah yang perlu dijaga menjelang pemilihan umum. Kepada peserta silaturahim akbar alim ulama dan santri di alun-alun Kota Serang, Banten, Ma’ruf mengatakan, pemilu merupakan momen memilih pemimpin, bukan persiapan perang sehingga tidak perlu ada permusuhan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com