Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu di Istana, Ini yang Dibicarakan Parisada Hindu Darma Indonesia dan Presiden Jokowi

Kompas.com - 05/03/2019, 15:33 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/3/2019) pagi.

Ketua PHDI Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, mengatakan, sejumlah topik dibahas oleh jajaran PHDI bersama Presiden Jokowi.

Pertama, yakni mengenai persiapan umat Hindu memasuki Hari Raya Nyepi yang jatuh pada 7 Maret 2019.

Rangkaian acara sudah mulai dilaksanakan sejak satu hari sebelumnya di Candi Prambanan.

Wisnu memastikan bahwa Presiden Jokowi tak menghadiri ritual di Candi Prambanan. Namun, diwakili oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Terkait Hari Raya Nyepi sendiri, kata Wisnu, Presiden Jokowi berharap agar pelaksanaannya dapat berjalan aman dan lancar.

"Kami juga akan melaksanakan Darma Santi di Bali Up Center. Tanggal dan waktunya dari Bapak Presiden, kapan beliau ada waktu untuk datang. Lancar-lancarnya, 5 April akan kami laksanakan di Bali," ujar Wisnu, seusai pertemuan.

Kedua, PHDI juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung pemilihan umum tahun 2019 agar lancar, aman dan menghasilkan pemimpin terbaik bagi bangsa Indonesia.

PHDI sekaligus berpesan agar umat Hindu se-Indonesia menyambut pemilu dengan merdeka dan gembira sambil terus menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

"Kita dengan keberagaman, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, betul-betul tetap kuat, tetap kokoh. Jangan ada masalah. Kita berharap pemilu ke depan itu aman, damai dan tenteram," ujar Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com