JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mendukung desakan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais saat berdemo di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Amien menuntut untuk dilakukan audit terhadap sistem IT KPU.
Menurut Hidayat, KPU akan membuat kesan negatif jika tuntutan Amien tidak dilakukan.
"Kalau perlu beliau (KPU) menyampaikan. 'ayo siapa yang mau mengaudit?'. Itu lebih bagus, lebih gentlemen, dan lebih memungkinian menghadirkan kembali kepercayaan publik terhadap KPU termasuk legitimasi hasil pemilu. Kalau ini tidak direspons, saya khawatir hasil pemilu legitimasinya penuh masalah," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/3/2019).
Baca juga: Orasi di Hadapan Massa Aksi Damai, Amien Rais Minta KPU Jujur
Dengan mengikuti tuntutan Amien dan massa aksi di Kantor KPU, Hidayat mengatakan KPU telah mematuhi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut dia, KPU juga tidak perlu takut selama tidak berbuat kesalahan.
Hidayat menambahkan sebenarnya bukan hanya sistem IT KPU yang harus diaudit. Banyak hal yang masih dipertanyakan misalnya seperti masalah daftar pemilih tetap (DPT) dan penetapan nomor urut.
"Kenapa sekarang (nomor urutnya) 01 dan 02, ada apa? Kan perlu auditing, perlu penjelajahan yang lebih, dan penjelasannya lebih tegas lagi," kata dia.
Baca juga: Orasi di Hadapan Massa Aksi Damai, Amien Rais Minta KPU Jujur
Sebelumnya seperti dikutip dari Tribunnews.com, Amien Rais berjanji akan mengaudit forensik IT KPU pada awal April mendatang.
Amien akan datang ditemani pasukan IT Prabowo-Sandi untuk meminta audit forensik tersebut ke KPU.
"Saya peringatkan awal April tim adil makmur akan datang dengan full force IT nya. kita akan meminta audit forensik audit terakhir," kata Amien di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat, (1/3/2019).
Menurut Amien, KPU harus bersedia diaudit. Apabila tidak, maka KPU memang berniat curang memanipulasi sistem IT-nya.
Baca juga: Waketum PAN Sebut Aksi yang Diikuti Amien Rais Upaya Mendelegitimasi KPU
"Kalau enggak mau berarti memang ada niat curang ya. Saya belum bisa mengatakan ada curang atau tidak sekalipun gejala-gejala itu sudah kelewatan, terang benderang. Tapi kita masih husnuzon. kita masih ada agak baik sangka," katanya.
Amien mengatakan pihaknya mensinyalir adanya kecurangan karena ada 31 juta DPT ganda. Selain itu adanya temuan KTP yang berceceran di sejumlah tempat.
"Sudah ada 31 juta (DPT ganda) disisir ternyata semua bodong. Kemudian ratusan ribu e-KTP, ada yang dibuang ke sawah ke sungai ke tong sampah dan berceceran di jalan. ini apa-apaan," kata dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.