Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita dan Canda Wapres tentang Pemilu di Era Orde Baru

Kompas.com - 28/02/2019, 22:20 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menceritakan masa-masa pemilu di era Orde Baru. Menurut dia pemilu di era Orde Baru jauh berbeda dengan pemilu yang berlangsung pasca reformasi.

Kalla lantas menceritakan pada 1980-an, ada diskusi yang melibatkan para ahli di Amerika Serikat (AS).

"Katanya, ini (profesor) AS nanya ke profesor dari Meksiko. Kamu di Meksiko berapa lama hasil pemilu baru diketahui hasilnya. Ya, seminggu, baru diketahui hasilnya. Wah kau terlalu lama. Di Amerika hanya berapa jam sudah diketahui hasilnya," ujar Kalla menirukan ucapan profesor dari AS.

Baca juga: Kalla: Kalau Pak Jokowi Menang Tak Usah Khawatir, kalau yang Sebelah Saya Tidak Tahu

Ia lantas melanjutkan ceritanya bahwa profesor dari AS tersebut menanyakan bagaimana pemilu di Indonesia dan berapa lama hasilnya diketahui setelah pemungutan suara.

Kalla lalu berseloroh bahwa orang Indonesia yang ditanyai hal tersebut menjawab jika pemenang pemilu di Indonesia sudah diketahui lima tahun sebelumnya.

"Kalau Indonesia bagaimana? Wah Indonesia lima tahun sebelum pemilu kita sudah tahu hasilnya. Itu terjadi zaman Orde Baru. Tidak sekarang. Pokoknya Pak Harto terpilih kita mulai lagi untuk menyatakan sikap teruskan pemerintahan. Ya zaman itu lah. Tapi juga berakhir," lanjut dia.

Ia pun membandingkan pemilu di era Orde Baru dengan era sekarang yang jauh lebih dinamis. Bahkan, kata Kalla, Pemilu kali ini memunculkan keributan di media sosial terkait Pilpres 2019.

Baca juga: Wapres Kalla: Tak Perlu Khawatir, Pemilu 2019 Pasti Aman

Namun, kata Kalla, keributan tersebut tidak berlanjut ke dunia nyata. Menurut Kalla, itulah keunggulan pelaksanaan pemilu di Indonesia yang tak sampai menimbulkan konflik di dunia nyata hingga merenggut nyawa.

"Kita ributnya hanya seperti yang saya katakan tadi. Di medsos banyaknya. Di lapangan bahwa rapat umum sudah mulai besar, tetapi karena aturan KPU makin keras maka tidak terjadi konflik-konflik," lanjut Kalla.

Kompas TV Lima pendiri PAN membuat surat terbuka meminta mundur Ketua Dewan Kerhormatan Amien Rais. Kelimanya mengeluarkan pandangannya antara lain Amien Rais dinilai cenderung tidak menumbuhkan kerukunan bangsa. Sebagai tokoh reformasi Amien Rais dinilai bersimpati dengan politisi yang beraspirasi mengembalikan kekuatan orde baru, ketiga menilai Amien Rais menjadikan agama sebagai alat politik untuk meraih kekuasaan, keempat Amien dinilai gagal mencerdaskan bangsa dengan ikut keruhkan suasana dalam negeri, dan kelima Amien dinilai terkesan berat untuk menyerahkan kepemimpinan PAN pada generasi berikut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Jenguk Prabowo Usai Jalani Operasi Cedera Kaki di RSPPN PB Soedirman

Jokowi Jenguk Prabowo Usai Jalani Operasi Cedera Kaki di RSPPN PB Soedirman

Nasional
Prabowo Jalani Operasi Besar di RSPPN Soedirman Pekan Lalu

Prabowo Jalani Operasi Besar di RSPPN Soedirman Pekan Lalu

Nasional
Disinggung Komunikasi dengan Anies untuk pilkada Jakarta, Hasto: PDI-P Tidak Kurang Stok Pemimpin

Disinggung Komunikasi dengan Anies untuk pilkada Jakarta, Hasto: PDI-P Tidak Kurang Stok Pemimpin

Nasional
Survei LSI: Ada Pengaruh Jokowi, yang Membuat Kaesang Unggul di Jateng

Survei LSI: Ada Pengaruh Jokowi, yang Membuat Kaesang Unggul di Jateng

Nasional
Mimi Campervan Girl dan Tim THK Dompet Dhuafa Bagikan Sapi Kurban untuk Warga Ohoidertawun

Mimi Campervan Girl dan Tim THK Dompet Dhuafa Bagikan Sapi Kurban untuk Warga Ohoidertawun

Nasional
Hasto Siap Hadir Jika Dipanggil KPK Lagi Juli Mendatang

Hasto Siap Hadir Jika Dipanggil KPK Lagi Juli Mendatang

Nasional
PDI-P Buka Peluang Kerja Sama Politik dengan PAN, Gerindra dan PKB di Beberapa Provinsi

PDI-P Buka Peluang Kerja Sama Politik dengan PAN, Gerindra dan PKB di Beberapa Provinsi

Nasional
Menkominfo Didesak Mundur soal PDN, Wapres: Hak Prerogatif Presiden

Menkominfo Didesak Mundur soal PDN, Wapres: Hak Prerogatif Presiden

Nasional
PDN Diretas, Wapres: Tidak Terpikirkan Dahulu Ada Peretasan Dahsyat

PDN Diretas, Wapres: Tidak Terpikirkan Dahulu Ada Peretasan Dahsyat

Nasional
Menteri BUMN Cek Kesiapan Jaringan Gas Pertamina di IKN

Menteri BUMN Cek Kesiapan Jaringan Gas Pertamina di IKN

Nasional
Soal Koster Kembali Diusung di Pilkada Bali, Hasto: Megawati di Bali Lakukan Pemetaan

Soal Koster Kembali Diusung di Pilkada Bali, Hasto: Megawati di Bali Lakukan Pemetaan

Nasional
Yakin Menang di Pilkada Jakarta, PKS: Presidennya Sudah Prabowo, Pendukung Anies 2017

Yakin Menang di Pilkada Jakarta, PKS: Presidennya Sudah Prabowo, Pendukung Anies 2017

Nasional
PDI-P Siapkan Kader Sendiri jika Kaesang Maju Pilkada Jateng 2024

PDI-P Siapkan Kader Sendiri jika Kaesang Maju Pilkada Jateng 2024

Nasional
Ajak Anak Muda Belajar dari Bung Karno, Ganjar: Soekarno Tidak Pernah Bicara Kepentingan Keluarga

Ajak Anak Muda Belajar dari Bung Karno, Ganjar: Soekarno Tidak Pernah Bicara Kepentingan Keluarga

Nasional
DKPP: Sidang Putusan Kasus Asusila Ketua KPU RI Digelar 3 Juli 2024

DKPP: Sidang Putusan Kasus Asusila Ketua KPU RI Digelar 3 Juli 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com