Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tamu Undangan Debat Boleh Bertanya Langsung di Debat Keempat Pilpres

Kompas.com - 26/02/2019, 22:42 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum memutuskan, tamu undangan bisa bertanya kepada pasangan calon dalam debat pilpres. Namun demikian, format itu baru akan diterapkan pada debat keempat. 

KPU mempertimbangan opini Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo dan Ma'ruf Amin serta Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang berpendapat bahwa waktu untuk mempersiapkan opsi tersebut terlalu singkat untuk diberlakukan di debat ketiga.

Padahal, perlu waktu yang panjang untuk mencari sosok yang memenuhi syarat untuk bisa bertanya kepada capres dan cawapres. Debat ketiga bakal digelar pada 17 Maret. 

Baca juga: KPU Usulkan 9 Nama Calon Panelis Debat Ketiga

"Untuk diterapkan di debat yang ketiga, menurut mereka terlalu mepet. Jadi nanti malah kita enggak mendapatkan penanya yang qualified," kata Ketua KPU Arief Budiman usai rapat persiapan debat ketiga pilpres di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2019).

Meski begitu, menurut Arief, kedua tim kampanye merespons positif usulan KPU yang akan melibatkan tamu undangan sebagai penanya.

Tetapi, harus dipastikan bahwa mereka yang bisa bertanya memenuhi kriteria KPU.

"Mereka yang diperkenankan bertanya pada kandidat bukan sembarang tamu undangan, melainkan tokoh-tokoh yang berkaitan dengan tema debat," ujar Arief.

Sebelumnya, KPU berencana melibatkan tamu undangan debat bertanya langsung pada peserta.

Baca juga: Tak Ada Lagi Film Pendek dalam Debat Ketiga Pilpres

Mereka yang diperkenankan bertanya pada kandidat bukan sembarang tamu undangan, melainkan tokoh-tokoh yang berkaitan dengan tema debat.

Para tokoh itu harus dipastikan netral dan tidak memihak salah satu kandidat. Oleh karenanya, KPU harus berhati-hati dalam menunjuk tokoh terkait.

Kompas TV Debat capres dua kali telah digelar. Namun, taktik kampanye tampaknya belum berubah. Saling serang dan saling sindir masih mewarnai cara berkampanye dari kedua kubu. Sementara kampanye substansial, yang mengemukakan gagasan dan program masih minim. Saling serang dan saling sindir justru semakin seru. Terakhir, masalah THR menjadi perdebatan sengit antarkedua kubu. Lantas, apakah taktik ini akan terus dijadikan jurus utama? Apakah akan efektif dalam membidik suara?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com