Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN: Jangan Terlalu Sensitif Seolah-olah Pidato Jokowi Hanya untuk Prabowo

Kompas.com - 25/02/2019, 15:41 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani, mengatakan, pidato kebangsaan Jokowi di Sentul tidak menunjuk kepada orang tertentu, khususnya ketika Jokowi menyinggung soal pemegang konsesi lahan yang ingin mengembalikannya ke negara.

"Artinya itu memang ditujukan kepada siapa pun para elite yang menguasai lahan dan mau mengembalikan. Jadi juga jangan terlalu sensitif seolah-olah itu hanya untuk Pak Prabowo," ujar Arsul di Kompleks Parlemen, Senin (25/2/2019).

Baca juga: Pidato Kebangsaan Jokowi di Sentul: Jika Ada yang Mau Mengembalikan Konsesi Lahan ke Negara, Saya Tunggu Sekarang...

Hal ini disampaikan terkait tudingan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga yang menyebut Jokowi menyerang pendukungnya sendiri soal konsesi lahan. Sebab, banyak pendukung Jokowi yang juga memiliki konsesi lahan dalam jumlah besar.

Arsul memahami pidato Jokowi seolah-olah menyerang Prabowo karena temanya memang berkaitan dengan perdebatan Jokowi dan Prabowo dalam debat kedua Pemilihan Presiden 2019.

Namun, Arsul menegaskan ucapan Jokowi yang menunggu pemegang konsesi mengembalikan lahan ke negara bukan perintah.

Baca juga: Pidato Kebangsaan Jokowi di Sentul Singgung Konsesi Tanah dalam Pidato, Teriakan Relawan Bergemuruh Bilang Balikin!

Pelaksanaannya tergantung dari pemegang konsesi lahan tersebut, seperti Prabowo ataupun pendukung Jokowi.

"Itu kan katakanlah sikap mempersilakan. Kalau memang ada, siapa saja yang ingin mengembalikan lahan, ya dibuka. Jadi itu bukan dekrit, tetapi kembali ke orang masing-masing, termasuk kepada perusahaan-perusahaan Pak Prabowo yang menguasai lahan itu," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menilai, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo tengah menyindir para pendukungnya sendiri saat menyinggung soal pengembalian konsesi lahan dalam pidato kebangsaannya di Sentul.

Baca juga: Cak Imin Sebut Pembagian Konsesi Lahan oleh Jokowi Lanjutkan Program Gus Dur

Sebab, Riza menyebut banyak pendukung capres petahana itu yang menguasai lahan dalam jumlah besar, seperti Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

"Teman-teman Pak Jokowi nyatanya lebih banyak menguasai konsesi lahan dalam jumlah besar. Jadi pidato itu berlaku untuk pendukungnya sendiri yang hadir di acara itu," kata Riza kepada Kompas.com, Senin.

Kompas TV Saat menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004, Wapres Jusuf Kalla menyebut yang dibeli Prabowo Subianto adalah PT Kiani Kertas, di mana di dalamnya terdapat lahan konsesi seluas 220 ribu hektar untuk mendukung ketersediaan bahan baku.<br /> <br /> Saat itu, PT Kiani Kertas menjadi kredit macet di Bank Mandiri. Saat itu, direktur utama dijabat oleh Agus Martowardojo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com