Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tanya Masyarakat Lebih Pilih yang Mana, Raskin atau BPNT?

Kompas.com - 22/02/2019, 20:01 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bertanya kepada para penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), mana yang lebih mereka pilih, apakah BPNT atau program pemerintah terdahulu, yakni Beras Miskin (Raskin).

Lantas apa jawaban masyarakat?

Awalnya, Presiden hanya bertanya hal tersebut kepada salah seorang ibu bernama Rohaya yang maju ke atas panggung dalam acara penyerahan Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT di Gedung Laga Tangkas Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (22/2/2019).

Baca juga: Realisasi Pembelanjaan BPNT di Jayapura Capai 57 Persen

 

Rohaya menjawab, "saya pilih BPNT."

Sebab, Rohaya mengaku, masih memiliki anak yang masih sekolah. Dengan demikian, program BPNT dirasa lebih bermanfaat bagi dirinya ketimbang Raskin.

Jawaban Rohaya disambut tepuk tangan oleh para penerima PKH dan BPNT yang total jumlahnya sekitar 1.000 orang. Mereka tampak setuju dengan jawaban BPNT.

Baca juga: Maluku Dapat Jatah Rp 207,8 Miliar untuk Alokasi Dana PKH dan BPNT

 

Presiden pun menjelaskan, program Raskin terdahulu hanya berbentuk beras dengan kualitas tertentu.

"Bahkan kalau diberi beras, sering kualitasnya enggak baik, betul?" tanya Jokowi.

"Betul," jawab para penerima BPNT.

Sementara dalam program BPNT, pemerintah memberikan uang dalam bentuk saldo di rekening kepada penerima dan membebaskannya untuk membeli komoditas meski hanya pada warung-warung yang ditentukan oleh pemerintah.

Baca juga: Mensos Ungkap 4 Alasan PKH dan BPNT Mampu Turunkan Angka Kemiskinan

 

Oleh sebab itu, lanjut Jokowi, wajar apabila rakyat memilih program BPNT dibandingkan Raskin.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menambahkan, berdasarkan survei Bill Gates Foundation, sebesar 95 persen penerima BPNT puas dengan program tersebut. Bahkan, mereka lebih memilih program BPNT dibandingkan Raskin.

Kompas TV Perum Bulog menyortir 6.800 ton beras rusak di gudang Oku Timur, Sumatera Selatan. Beras tak layak konsumsi nantinya akan dimusnahkan. Sedangkan, yang masuk dalam kategori kurang mutu, rencananya dijadikan pakan ternak. Beras sudah tertahan sejak tahun 2015. Hingga 2018 tak juga disalurkan, mutu beras pun menurun. Bulog beralasan beras tidak terserap ke masyarakat, karena ada perubahan kebijakan soal bantuan sosial untuk keluarga sejahtera menjadi bantuan pangan non-tunai. Ditambah lagi, pangsa bansos rastra di wilayah Sumatera Selatan kecil. Bulog sudah menurunkan tim untuk menghitung total kerugian dan besaran beras yang sudah tak layak konsumsi bagi manusia.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com