Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 01/02/2019, 16:22 WIB

KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) RI Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, terdapat empat faktor penyebab yang membuat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berhasil menurunkan angka kemiskinan.

“Pertama PKH dan BPNT memberikan bantuan tepat sasaran karena berdasarkan basis data terpadu yang secara berkala diperbaharui atau update berkoordinasi dengan berbagai daerah,” kata Mensos saat memberikan sambutan di acara penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Asramah Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Jumat (1/2/2019), seperti dalam keterangan tertulisnya.

Terkait update, Mensos menyatakan bahwa Boyolali termasuk daerah yang paling aktif dalam memperbaharui data. Daerah ini pun, telah membantu menurunkan angka stunting.

Adapun alasan kedua PKH dan BPNT bisa menurunkan angka kemiskinan, kata Mensos, karena kedua program tersebut berhasil mewujudkan keuangan inklusi. Ini terjadi lantaran PKH dan PBNT telah mendorong perubahan periaku KPM untuk mengenal transaksi non tunai.

“Hal ini terbukti dari temuan MicroSave yang menyebutkan, 87 persen KPM baru pertama kali memiliki ATM karena PKH dan BPNT melalui Kartu Keluarga Sejahtera. Untuk ke depan, ibu-ibu KPM pun tidak perlu lagi menggunakan pin, cukup dengan finger print atau scan wajah saja sudah bisa mengambil bantuan,” ucap Agus Gumiwang.

Baca jugaSurvei Nyatakan 96 Persen Penerima Manfaat Puas dengan Program BPNT

Sementara itu, ketiga, lanjut Agus, karena PKH dan BPNT melibatkan masyarakat secara aktif untuk kerja sosial. Total saat ini, ada 40.000 sumber daya manusia (SDM) yang bekerja mengurus PKH. Lalu ada puluhan pekerja sosial untuk mengurus BPNT.

Itu pun belum termasuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendampaing sosial lain, serta usaha produktif seperti e-Warong yang merupakan tempat KPM mengambil bantuan sosial.

Seperti diketahui bahwa pada Maret 2018, persentase kemiskinan nasional untuk pertama kalinya telah mencapai 1 digit, yakni 9,82 persen. Angka ini kembali menurun jadi 9,66 persen pada Septermber 2018.

Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita menghadiri acara penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Asramah Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Jumat (1/2/2019).
Dok. Humas Kementerian Sosial Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita menghadiri acara penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Asramah Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Jumat (1/2/2019).
Mensos Agus pun mengklaim bahwa penurunan  itu terjadi akibat adanya PKH dan BPNT.  Khususnya BPNT, hasil survei MicroSave menyatakan bahwa program ini telah membantu memenuhi kebutuhan pangan KPM hingga 29 persen.

Hal tersebut sesuai dengan hasil temuan BP3KS Yogyakarta yang menyatakan bahwa BPNT telah membantu 30 persen pengeluaran KPM untuk pangan dan 4 persen kebutuhan protein.

Lebih lanjut, Mensos  menyampaikan, sebagai konsekuensi peningkatan jumlah anggota penerima bantuan maka anggaran untuk BPNT dan PKH pada 2019 ini akan naik.

“Perubahan pada 2019 juga terjadi pada sistem distribusi bantuan sosial PKH. Kalau pada 2017-2018 distribusinya flat, maka pada 2019 demi alasan keadilan sistemnya kembali ke tahun 2016, yakni non flat. Jadi satu keluarga nanti bisa mendapat empat komponen bantuan,” ujar Mensos.

Baca juga Mensos: Penerima Manfaat BPNT 2019 Meningkat Jadi 15,6 Juta Keluarga

Bergampak ke Boyolali

Imbas penurunan presentasi kemiskinan secara nasional juga dirasakan Kabupaten Boyolali. Hal ini dibenarkan Wakil Bupati Boyolali, M. Said Hidayat.

Dalam sambutannya pada acara tersebut ia mangatakan, presentasi kemiskinan Kabupaten Boyolali pada 2017 sebesar 11,69 persen. Angka ini turun menjadi 10,04 persen pada 2018.

“Ini artinya telah terjadi keberhasilan besar dalam penurunan kemiskinan di Boyolali. Pada 2018 sendiri sudah 4.086 KPM tergraduasi atau lulus dari PKH dan BPNT,” ujar Said.

PKH dan BPNT merupakan dua bantuan sosial dari Kementersian Sosial (Kemensos) yang menjadi program nasional. Kabupaten Boyolali sendiri telah memiliki 70.583 KPM yang menerima program BPNT dan sudah bertransformasi dari Bantuan Pangan Beras Sejahtera (Rastra) menjadi BPNT pada April 2018.

Selain Mensos dan Wakil Bupati Boyolali, acara tersebut hadir pula anggota DPR RI Endang Sukarti, perwakilan BNI Cabang Boyolali, Kepala Dinas Sosial Boyolali, serta para Kepala Balai Sosial di sekitarnya.

Ibu-ibu Keluarga Penerima Manfaat menunjukkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) saat acara penyaluran  Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Asramah Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Jumat (1/2/2019).
 
Dok. Humas Kementerian Sosial Ibu-ibu Keluarga Penerima Manfaat menunjukkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) saat acara penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Asramah Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Jumat (1/2/2019).
Para peserta acara yang mayoritas ibu-Ibu KPM PKH pun begitu antusias mengikuti acara tersebut. Mereka datang didampingi oleh para pendamping sosial mulai dari pendamping PKH, pendamping Kelompuk Usaha Bersama (KUBE), Tagana, dan sebagainya.

Selain menyampaikan sambutan atau arahan, di acara tersebut Mensos mengunjungi pula stan KUBE yang memamerkan produk usahanya. Mulai dari produk olahan keripik, gula semut, jajanan tradisional hingga beras dan telur yang merupakan produk utama KUBE e-Warong PKH.

Tak ketinggalan Mensos Agus Gumiwang bersama rombongan di acara tesebut, juga menyaksikan langsung KPM yang menerima BPNT. Mereka melakukan pengambilan bantuan beras dan telur secara non tunai di KUBE e-Warong serta menarik uang tunai dari Truk ATM BNI yang  tersedia di depan gedung acara.

“Diharapkan melalui acara seperti ini terjadi sinergi berkelanjutan antara pusat dan daerah dalam upaya keberhasilan program prioritas nasional penanganan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tutup Agus.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Ini, KPK dan Dewas Beri Jawaban Gugatan Praperadilan MAKI terkait Lili Pintauli

Hari Ini, KPK dan Dewas Beri Jawaban Gugatan Praperadilan MAKI terkait Lili Pintauli

Nasional
Dugaan Korupsi Tukin di Kementerian ESDM: Uang Puluhan Miliar Rupiah untuk Beli Aset dan Suap Pemeriksaan BPK

Dugaan Korupsi Tukin di Kementerian ESDM: Uang Puluhan Miliar Rupiah untuk Beli Aset dan Suap Pemeriksaan BPK

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Tokoh dengan Pribadi Sederhana Jadi Daya Tarik bagi Perempuan Memilih Capres

Survei Litbang "Kompas": Tokoh dengan Pribadi Sederhana Jadi Daya Tarik bagi Perempuan Memilih Capres

Nasional
Polemik Hotel Sultan, Kuasa Hukum PT Indobuildco: Status HGB No 26/Gelora dan HGB No 27/Gelora Sah di Mata Hukum

Polemik Hotel Sultan, Kuasa Hukum PT Indobuildco: Status HGB No 26/Gelora dan HGB No 27/Gelora Sah di Mata Hukum

BrandzView
Saat Sri Mulyani Jawab Dugaan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun: Kaget hingga Klaim Tak Semua Terkait Kemenkeu

Saat Sri Mulyani Jawab Dugaan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun: Kaget hingga Klaim Tak Semua Terkait Kemenkeu

Nasional
Saat Keponakan Wamenkumham Resmi Jadi Tersangka Buntut Pencatutan Nama untuk Minta Uang...

Saat Keponakan Wamenkumham Resmi Jadi Tersangka Buntut Pencatutan Nama untuk Minta Uang...

Nasional
Nasib Santunan Gagal Ginjal Akut: Sempat Saling Lempar, Akhirnya Dibahas Empat Kementerian

Nasib Santunan Gagal Ginjal Akut: Sempat Saling Lempar, Akhirnya Dibahas Empat Kementerian

Nasional
Pemerintah Lobi FIFA soal Israel: Sudah Ajukan Syarat, tapi Tidak Diterima

Pemerintah Lobi FIFA soal Israel: Sudah Ajukan Syarat, tapi Tidak Diterima

Nasional
Kajian TII: Penanganan Pandemi Covid-19 Dominan ke Pemulihan Ekonomi Jadi Sebab Kasus Melonjak

Kajian TII: Penanganan Pandemi Covid-19 Dominan ke Pemulihan Ekonomi Jadi Sebab Kasus Melonjak

Nasional
Saat Jokowi Beri Perintah ke PPATK dan Mahfud MD soal Kehebohan Transaksi Janggal di Kemenkeu...

Saat Jokowi Beri Perintah ke PPATK dan Mahfud MD soal Kehebohan Transaksi Janggal di Kemenkeu...

Nasional
Penggugat Berharap MK Sidangkan 'Judicial Review' Pasal Pemilu Susulan atau Lanjutan secara Cepat

Penggugat Berharap MK Sidangkan "Judicial Review" Pasal Pemilu Susulan atau Lanjutan secara Cepat

Nasional
[POPULER NASIONAL] Hasil Survei Anies Menurun-Prabowo Rebound | Kriminalisasi Budi Pego Tak Masuk Akal

[POPULER NASIONAL] Hasil Survei Anies Menurun-Prabowo Rebound | Kriminalisasi Budi Pego Tak Masuk Akal

Nasional
Survei SMRC: Masyarakat Nilai Kinerja Jokowi Positif Cenderung Pilih Ganjar, Negatif Dukung Prabowo

Survei SMRC: Masyarakat Nilai Kinerja Jokowi Positif Cenderung Pilih Ganjar, Negatif Dukung Prabowo

Nasional
Pasal Pemilu Susulan dan Lanjutan Digugat, Dikhawatirkan Celah Perpanjang Jabatan Presiden

Pasal Pemilu Susulan dan Lanjutan Digugat, Dikhawatirkan Celah Perpanjang Jabatan Presiden

Nasional
Tanda Tanya Koalisi Besar Golkar, Merapat ke KPP atau Tetap Bersama KIB?

Tanda Tanya Koalisi Besar Golkar, Merapat ke KPP atau Tetap Bersama KIB?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke