KILAS

Mensos Ungkap 4 Alasan PKH dan BPNT Mampu Turunkan Angka Kemiskinan

Kompas.com - 01/02/2019, 16:22 WIB
Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita menyaksikan langsung Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Asramah Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Jumat (1/2/2019). Dok. Humas Kementerian SosialMenteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita menyaksikan langsung Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Asramah Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Jumat (1/2/2019).

KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) RI Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, terdapat empat faktor penyebab yang membuat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berhasil menurunkan angka kemiskinan.

“Pertama PKH dan BPNT memberikan bantuan tepat sasaran karena berdasarkan basis data terpadu yang secara berkala diperbaharui atau update berkoordinasi dengan berbagai daerah,” kata Mensos saat memberikan sambutan di acara penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Asramah Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Jumat (1/2/2019), seperti dalam keterangan tertulisnya.

Terkait update, Mensos menyatakan bahwa Boyolali termasuk daerah yang paling aktif dalam memperbaharui data. Daerah ini pun, telah membantu menurunkan angka stunting.

Adapun alasan kedua PKH dan BPNT bisa menurunkan angka kemiskinan, kata Mensos, karena kedua program tersebut berhasil mewujudkan keuangan inklusi. Ini terjadi lantaran PKH dan PBNT telah mendorong perubahan periaku KPM untuk mengenal transaksi non tunai.

“Hal ini terbukti dari temuan MicroSave yang menyebutkan, 87 persen KPM baru pertama kali memiliki ATM karena PKH dan BPNT melalui Kartu Keluarga Sejahtera. Untuk ke depan, ibu-ibu KPM pun tidak perlu lagi menggunakan pin, cukup dengan finger print atau scan wajah saja sudah bisa mengambil bantuan,” ucap Agus Gumiwang.

Baca jugaSurvei Nyatakan 96 Persen Penerima Manfaat Puas dengan Program BPNT

Sementara itu, ketiga, lanjut Agus, karena PKH dan BPNT melibatkan masyarakat secara aktif untuk kerja sosial. Total saat ini, ada 40.000 sumber daya manusia (SDM) yang bekerja mengurus PKH. Lalu ada puluhan pekerja sosial untuk mengurus BPNT.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Itu pun belum termasuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendampaing sosial lain, serta usaha produktif seperti e-Warong yang merupakan tempat KPM mengambil bantuan sosial.

Seperti diketahui bahwa pada Maret 2018, persentase kemiskinan nasional untuk pertama kalinya telah mencapai 1 digit, yakni 9,82 persen. Angka ini kembali menurun jadi 9,66 persen pada Septermber 2018.

Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita menghadiri acara penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Asramah Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Jumat (1/2/2019).
Dok. Humas Kementerian Sosial Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita menghadiri acara penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Asramah Haji Donohudan, Kabupaten Boyolali, Jumat (1/2/2019).
Mensos Agus pun mengklaim bahwa penurunan  itu terjadi akibat adanya PKH dan BPNT.  Khususnya BPNT, hasil survei MicroSave menyatakan bahwa program ini telah membantu memenuhi kebutuhan pangan KPM hingga 29 persen.

Hal tersebut sesuai dengan hasil temuan BP3KS Yogyakarta yang menyatakan bahwa BPNT telah membantu 30 persen pengeluaran KPM untuk pangan dan 4 persen kebutuhan protein.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
Klarifikasi Risma soal Meminta Tunarungu Berbicara

Klarifikasi Risma soal Meminta Tunarungu Berbicara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.