Kompas.com - 22/02/2019, 10:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajer Pemantau Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Alwan Ola Riantoby mengkritik debat kedua kemarin yang minim data, terutama dari kubu capres nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Alwan saat acara diskusi di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta Selatan, Kamis (21/2/2019).

"Kritik kita di debat kedua kemarin mesti harus ada second opini dari 02," ungkap Alwan.

Baca juga: Ombudsman Minta Kementerian ATR Ungkap Data Kepemilikan Lahan

Ia mengungkapkan, capres nomor urut 01 Joko Widodo banyak menggunakan data capaian selama pemerintahannya.

Sementara itu, kubu Prabowo seharusnya dapat menggunakan data dari organisasi non-pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Data dari LSM terkait, terang Alwan, dapat menghadirkan opini kedua, yang tak selalu sejalan dengan data pemerintah. Hal itu sekaligus dapat menjadi pendidikan politik bagi publik.

"02 harusnya bisa memanfaatkan data dari teman-teman NGO dan CSO, dari pegiat lingkungan, dari agraria, saya kira mereka miliki data tidak selamanya linier dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, ini bisa jadi second opinion, bisa dimunculkan sebagai pendidikan politik," terangnya.

Baca juga: Budiman: Kalau Data Jokowi Salah, Kenapa Prabowo Enggak Bantah di Panggung?

 

Debat kedua pilpres digelar Minggu (17/2/2019) malam, dengan mengangkat tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Dalam debat kali ini hanya calon presiden yang beradu argumen, program, dan gagasan.

Debat diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta, dan disiarkan oleh empat stasiun televisi, yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV.

Debat dimoderatori oleh dua pembaca berita iNews TV, yakni Tommy Tjokro dan Anisha Dasuki.

Kompas TV Presiden Joko Widodo meralat pernyataannya di debat pilpres soal data kebakaran hutan. Jokowi menyebut kebakaran hutan masih ada namun jumlahnya menurun signifikan. Sementara itu kebakaran hutan di Provinsi Riau makin meluas pemerintah menyatakan status kebakaran sudah masuk ke siaga darurat. Bagaimana data sebenarnya soal kebakaran hutan dalam tiga tahun terakhir? Dan apakah upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan sudah maksimal? Untuk membahasnya sudah hadir Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ruandha Agung Sugardman dan Koordinator Kampanye Walhi Edo Rahman.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.