Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Pekerja Senior PTPN Diberi Lahan 1.000 Meter Persegi

Kompas.com - 21/02/2019, 12:10 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Kamis (21/2/2019) siang, menerima Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSPBUN), di Istana Merdeka, Jakarta.

Organisasi FSPBUN ini beranggotakan para pekerja di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I sampai XIV.

"Beliau mengundang para pengurus serikat pekerja untuk menanyakan apa sih persoalan-persoalan dari perkebunan," kata Menteri BUMN Rini Soemarno yang ikut mendampingi Jokowi dalam pertemuan itu.

Baca juga: Tuntut Gaji dan Uang Bonus, Ratusan Karyawan PTPN 7 Cinta Manis Demo

Menurut Rini, Presiden sempat mendapatkan keluhan soal masalah kesejahteraan para pekerja.

Jokowi pun meminta Kementerian BUMN dan manajemen PTPN segera menindaklanjuti keluh kesah para pekerja ini. Bahkan Jokowi meminta agar para pekerja senior bisa mendapatkan lahan.

Menteri BUMN Rini SoemarnoKOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Menteri BUMN Rini Soemarno

"Jadi bapak presiden meminta kepada saya untuk melihat bagaimana bila karyawan-karyawan dari perkebunan ini, yang sudah mengabdi 10 tahun ke atas, bisa mendapatkan lahan 1.000 meter persegi," kata Rini.

"Sehingga mereka mendapatkan ketenangan, tinggal di sana, punya tempat tinggal yang permanen, sehingga mereka juga komitmen untuk menjaga kebun-kebun ini," lanjutnya.

Baca juga: Bangun Pabrik Biodiesel, Holding PTPN III Gandeng Pertamina

Menurut Rini, Presiden menekankan bahwa perkebunan nusantara sangat besar.

Oleh karena itu perkebunan nusantara harus bisa memberikan kesejahteraan kepada karyawan maupun sekeliling.

"Bagaimana keuntungan harus bisa dicetak dan masuk ke produk-produk hilir sehingga perkebunan nusantara nanti nilai tambahnya menjadi nilai lebih tinggi, keuntungan jadi lebih baik," kata Rini.

Kompas TV Cawapres nomor urut 2, Sandiaga Uno, bertemu dengan sejumlah pengusaha milenial di Tarakan, Kalimantan Utara.<br /> <br /> Sandiaga mengingatkan agar para pengusaha jangan hanya berpikir untuk kerja tanpa esensi untuk membangun ekonomi masyarakat.<br /> <br /> Sandi pun memuji potensi ekonomi Tarakan yang dinilai kaya hasil perkebunan dan pertambangan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com