Catatan dari Debat Kedua Pilpres, dari Teknis hingga Substansi...

Kompas.com - 20/02/2019, 09:12 WIB
Calon Presiden Nomor Urut 1, Joko Widodo dan no urut 2, Prabowo Subianto berforto bersama usai Debat Kedua Calon Presiden, Pemilihan Umum 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOCalon Presiden Nomor Urut 1, Joko Widodo dan no urut 2, Prabowo Subianto berforto bersama usai Debat Kedua Calon Presiden, Pemilihan Umum 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Debat kedua Pemilihan Presiden 2019 yang berlangsung pada Minggu (17/2/2019) menyisakan sejumlah catatan.

Pada debat kedua ini, dua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, dihadirkan untuk beradu argumentasi terkait tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sejumlah catatan muncul atas penyelenggaraan debat tersebut, mulai dari teknis, hingga substansi debat.

Catatan-catatan ini akan dibahas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, moderator, dan media penyelenggara debat dalam rapat evaluasi, Rabu (20/2/2019).

Berikut sejumlah catatan itu:

Mengurangi jumlah pendukung yang hadir

Sebanyak 600 tamu undangan hadir menyaksikan langsung jalannya debat.

Jumlah itu terdiri dari 320 undangan KPU, 140 undangan kubu Jokowi, dan 140 undangan kubu Prabowo.

Tamu undangan KPU merupakan kalangan akademisi dan profesional yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan tema debat kedua.

Sementara, tamu undangan kandidat adalah tim kampanye, elite parpol, hingga politisi pendukung.

Baca juga: KPU Sebut Pendukung yang Hadir Debat Ganggu Konsentrasi Kandidat

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis menilai, jumlah massa pendukung yang hadir dalam ruangan debat terlalu banyak sehingga mengganggu konsentrasi peserta debat.

Oleh karena itu, KPU berencana untuk mengurangi jumlah pendukung yang hadir dalam debat ketiga dan debat-debat berikutnya.

"Terkait dengan faktor pendukung yang terlalu banyak dan sorak-sorainya yang kemudian beberapa orang di antaranya kurang tertib sehingga mengganggu konsentrasi calon presiden," kata Viryan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2019).

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, Bawaslu juga akan memberi masukan kepada KPU untuk mengurangi jumlah pendukung setiap kandidat dalam ruangan debat.

Alasannya sama, banyaknya jumlah pendukung mengganggu konsentrasi peserta debat.

Evaluasi lainnya dari Bawaslu adalah mengenai moderator debat. Bawaslu akan meminta agar moderator tidak hanya mengatur jalannya debat ketika on air, tetapi juga saat off air.

Peran panelis

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengusulkan agar debat ketiga yang akan diikuti calon wakil presiden tidak melibatkan panelis. Fadli usul agar pertanyaan langsung diajukan masing-masing kandidat.

"Pertanyaan panelis kadang-kadang tidak aktual. Keliatan dicanggihkan, padahal belum tentu penting," ujar Fadli seusai menyaksikan debat kedua calon presiden di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (18/2/2019).

Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X