Debat Capres, Lahan Prabowo, dan Reforma Agraria

Kompas.com - 20/02/2019, 07:40 WIB
Calon Presiden Nomor Urut 1, Joko Widodo dan no urut 2, Prabowo Subianto bersalaman usai Debat Kedua Calon Presiden, Pemilihan Umum 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOCalon Presiden Nomor Urut 1, Joko Widodo dan no urut 2, Prabowo Subianto bersalaman usai Debat Kedua Calon Presiden, Pemilihan Umum 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).


USAI debat presidensial kedua pada 17 Februari 2019 lalu, sejumlah isu mencuat dan meramaikan pemberitaan media dan lini masa media sosial. Isu tersebut antara lain penguasaan lahan ratusan ribu hektar oleh capres Prabowo Subianto di Aceh dan Kalimantan Timur.

Isu lainnya soal akurasi data yang dikemukakan oleh Capres Joko Widodo dalam debat, seperti data impor jagung, kebakaran hutan, dan sengketa lahan.

Persoalan “unicorn” juga tak kalah ramai dibahas dan menjadi bahan saling serang dan sindir antarkedua tim sukses dan pendukung.

Isu-isu ini seakan menenggelamkan substansi dari debat itu sendiri. Meski lebih greget dibandingkan debat pertama, debat kedua yang bertemakan energi, pangan, infrastruktur, lingkungan hidup, dan sumber daya alam dinilai masih kurang dalam memaparkan program-program yang lebih konkret dan terukur atas berbagai persoalan di kelima bidang strategis tersebut.

Isu Prabowo kuasai lahan muncul setelah Jokowi menyinggung kepemilikan Prabowo atas lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh. Ini disebut Jokowi saat menjawab kritikan Prabowo terhadap program reforma agraria yang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi.

Dalam pernyataan penutup debat, Prabowo mengakui penguasaannya atas lahan-lahan tersebut berdasarkan hak guna usaha (HGU). Ia mengatakan siap mengembalikannya kepada negara. Menurutnya, lahan-lahan tersebut lebih baik ia kelola dari pada jatuh ke tangan asing.

Terlepas dari isu kepemilikan lahan Prabowo, jawaban atas persoalan reforma agraria sendiri tidak banyak terkupas dalam debat tersebut.

Program talk show Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu 20 Februari 2019, akan menggali masalah reforma agraria Jokowi termasuk isu penguasaan lahan Prabowo dan konsep capres nomor urut 02 tersebut terhadap program reforma agraria.

Isu lainnya yang turut digali dalam program bincang yang dipandu oleh jurnalis senior Kompas Budiman Tanuredjo ini adalah grasa-grusu pembangunan infrastruktur yang disinggung oleh Prabowo dalam debat.

Reforma agraria dan bagi-bagi sertifikat

Reforma agraria bertujuan untuk memperbaiki ketimpangan kepemilikan dan penguasaan lahan guna mengembalikan lahan sebagai alat produksi pertanian, yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas pertanian dan taraf hidup petani.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

'City Manager' Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

"City Manager" Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Nasional
Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Bupati Puncak: Idealnya Ada 6 Provinsi di Papua

Nasional
Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Soal Kemungkinan Dukung Gibran dan Bobby, Gerindra: Tergantung Survei

Nasional
Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Survei Median Sebut Gibran Tak Populer di Pilkada Solo, Ini Respons Puan

Nasional
Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Muhammadiyah: Majelis Taklim Tak Perlu Jadi Sasaran Hadapi Radikalisme

Nasional
Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Survei Median: Pemilih PDI-P di Solo Terbelah, Elektabilitas Gibran di Bawah Petahana

Nasional
Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Jaksa Telusuri Penukaran Uang Rp 3,5 Miliar ke Dollar Singapura untuk Eks Dirut PTPN III

Nasional
Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Survei Median: Mayoritas Responden Anggap Pencalonan Gibran Bukan Politik Dinasti

Nasional
Ketua DPR: Omnibus Law Bukan 'Legacy' Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Ketua DPR: Omnibus Law Bukan "Legacy" Presiden, tetapi Seluruh Bangsa

Nasional
Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Saksi Akui Antar 345.000 Dollar Singapura ke Eks Dirut PTPN III

Nasional
Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Nasional
Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Nasional
Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X