6 Cek Fakta Terpopuler dalam Debat Kedua Pilpres 2019...

KOMPAS.com - Debat kedua Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019 yang diselenggarakan Minggu (17/2/2019) malam, masih mendapatkan perhatian khalayak ramai lantaran pernyataan-pernyataan yang muncul di dalamnya.

Debat kali ini hanya diikuti dua calon presiden, Joko Widodo dan Prabowo Subianto di Hotel Sultan, Jakarta.

Kompas.com melakukan cek fakta atas sejumlah pernyataan Jokowi dan Prabowo. Berikut enam cek fakta terpopuler dari debat yang mengusung tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup:

1. Perusahaan Pembakar Hutan

Joko Widodo menuturkan, dalam tiga tahun terakhir terdapat 11 perusahaan yang dijadikan tersangka dan dikenai sanksi sebesar Rp 18,3 triliun.

"Kebakaran lahan harus diatasi dengan penegakan hukum yang tegas. Ada 11 perusahaan yang dikenai sanksi Rp 18,3 triliun," kata Jokowi.

Data dari Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) menunjukkan bahwa pada 2015 hingga sekarang, telah ada 171 sanksi administrasi, 11 gugatan perdata, dan 510 kasus pidana terkait kebakaran hutan.

Namun, dari jumlah di atas, belum ada satu perusahaan yang membayar sanksi itu.

Sebelas perusahaan tersebut yaitu PT Kalista Alam (PT KA), PT Bumi Mekar Hijau (PT BMH), PT Palmina Utama (PT PU), PT National Sago Prima (PT NSP), PT Waringin Agro Jaya (PT WAJ), PT Ricky Kurniawan Kertapersana (PT RKK), PT Jatim Jaya Perkasa (PT JJP), PT Merbau Pelalawan Lestari (PT MPL), PT Surya Panen Subur, dan PT Waimusi Agroindah (PT WA).

Baca juga: CEK FAKTA: 11 Perusahaan Tersangka Kebakaran Hutan Kena Sanksi Rp 18,3 Triliun

2. Setengah Kekayaan Dikuasai 1 Persen Orang

Prabowo Subianto mengatakan bahwa di Indonesia terjadi disparitas yang mengakibatkan segelintir orang menguasai setengah kekayaan negara.

"Terjadi suatu disparitas, segilintir orang, kurang dari 1 persen menguasai lebih dari setengah kekayaan kita," ujar Prabowo.

Peneliti Organisasi Non Pemerintah Auriga, Iqbal Damanik menyampaikan data Laporan Ketimpangan Indonesia berdasar data Oxfam pada Februari 2017 menunjukkan, empat orang terkaya di Indonesia mempunyai kekayaan yang melebihi dari 100 juta penduduk termiskin.

Menurut data tersebut, Indonesia menempati posisi keenam kategori ketimpangan distribusi kekayaan terburuk di dunia.

Laporan Badan Pusat Statistik (2018) memaparkan kesenjangan ekonomi berkurang berdasarkan angka rasio gini, di mana indeks rasio gini di tahun 2018 tercatat 0.384 turun dari 0.406 di tahun 2013.

Baca juga: CEK FAKTA: Prabowo Sebut Setengah Kekayaan Indonesia Dikuasai 1 Persen Orang

3. 4 dari 7 "Unicorn" ASEAN ada di Indonesia

Jokowi memaparkan bahwa di Indonesia terdapat empat dari tujuh unicorn atau perusahaan startup besar di Asia Tenggara.

"Kita tahu di negara ASEAN ini ada tujuh unicorn, dan empatnya ada di Indonesia," papar Jokowi.

Dari artikel sebelumnya, empat unicorn Indonesia tersebut adalah Traveloka, Bukalapak, Go-Jek, dan Tokopedia.

Sementara, unicorn lainnya adalah Grab Singapura, Lazada Singapura, Sea Singapura, dan Razer Singapura.

Baca juga: CEK FAKTA: Jokowi Sebut 4 dari 7 Unicorn ASEAN Ada di Indonesia

4. Tambang Milik PT Bukit Asam Sudah Dihutankan Kembali

Jokowi menyebut bahwa area tambang PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk atau PTBA telah dihutankan kembali.

"Tambang milik PT Bukit Asam sudah dihutankan kembali. Kalau pengawasan sudah ketat, itu bisa dilakukan," kata Jokowi.

Dikutip dari situs PTBA, menampilkan adanya program peduli lingkungan atau green mining dengan melakukan reklamasi lahan bekas penambangan.

Pihak Yayasan Indonesia Cerah, Adhityani Putri menuturkan bahwa PTBA telah menghijaukan kembali area bekas tambang IUP Air Laya dan IUP Bangko di Sumatera Selatan. Taman Hutan Raya di Muara Enim seluas 5.392 hektar sejak tahun 2016.

Baca juga: CEK FAKTA: Tambang Milik PT Bukit Asam Sudah Dihutankan Kembali

5. Tak Ada Konflik Pembangunan Selama 4,5 Tahun

Jokowi menyampaikan bahwa selama 4,5 tahun masa jabatannya, tidak terdapat konflik dalam pembangunan infrastruktur.

"Dalam 4,5 tahun ini hampir tidak ada terjadi konflik pembebasan lahan unutk infrastruktur kita. Karena apa, tidak ada ganti rugi, yang ada ganti untung," kata Jokowi.

Namun, menurut Greenpeace, pada 2015 terjadi konflik masyarakat terdampak pembangunan PLTU di Batang.

Bahkan, kasus tersebut berujung ke gugatan dan pemindahpaksaan permukiman warga.

Peneliti Lembaga Pemerhati Lingkungan Auriga, Iqbal Damanik mencatat masih banyak konflik terjadi.

"Sebanyak 208 konflik agraria telah terjadi di sektor ini sepanjang tahun 2017, atau 32 persen dari seluruh jumlah kejadian konflik," ujar Iqbal.

Sektor properti menempati posisi kedua dengan 30 persen atau 199 konflik.

Disusul oleh sektor infrastruktur dengan 14 persen atau 94 konflik, kemudian di sektor pertanian sebesar 12 persen atau 78 konflik.

Baca juga: CEK FAKTA: Jokowi Sebut Tak Ada Konflik Pembangunan Selama 4,5 Tahun

6. Tak Ada Kebakaran Hutan Selama Tiga Tahun Terakhir

Jokowi menyampaikan bahwa selama tiga tahun terakhir tidak ada kasus kebakaran hutan dan lahan.

"Dalam lingkungan hidup, kebakaran lahan gambut tidak terjadi lagi dan ini sudah bisa kita atasi. Dalam tiga tahun ini tidak terjadi kebakaran hutan, kebakaran lahan gambut. Itu adalah kerja keras kita semua," ujar Jokowi.

Data Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menunjukkan adanya penurunan luas wilayah kebakaran hutan atau lahan.

Pemberitaan sebelumnya menyebutkan, di tahun 2016 seluas 14.604,84 hektar lahan terbakar.

Sementara, di 2017 seluas 11.127,49 hektar terbakar. Luas kebakaran kembali turun di 2018, yaitu seluas 4.666,39 hektar.

Baca juga: CEK FAKTA: Jokowi Klaim Tak Ada Kebakaran Hutan dan Lahan 3 Tahun Terakhir