Pemprov Aceh Diduga Gunakan Dana Otsus untuk Aceh Marathon

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Aceh diduga menggunakan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) untuk menggelar kegiatan Aceh Marathon.

Hal itu terungkap dalam persidangan terhadap terdakwa Hendri Yuzal di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (18/2/2019).

Hendri merupakan staf Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Dalam persidangan, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan dua saksi.

Mereka adalah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti dan Mochamad Ardian Noervianto selaku Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Kementerian Dalam Negeri.

"Dana otonomi khusus Aceh pada tahun anggaran 2018 totalnya Rp 8,29 triliun," ujar Astera.

Baca juga: Supaya Menang Lelang, Kontraktor Serahkan Rp 1 Miliar untuk Irwandi Yusuf

Menurut Astera, pencairan DOKA dilakukan setelah Kemenkeu menerima pertimbangan pengajuan anggaran dari Kemendagri.

Sebelumnya, Pemprov Aceh melalui gubernur memasukkan permintaan anggaran ke Kemendagri.

Ardian mengatakan, dana otonomi khusus itu penggunaannya telah diatur dalam undang-undang.

Adapun, DOKA tersebut hanya boleh digunakan untuk pembangunan infrastruktur, ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan, serta pemberdayaan dan pendanaan sosial kesehatan.

Namun, dalam praktiknya, menurut Ardian, Pemprov bebas mengklasifikasikan proyek dengan jenis pemanfaatan yang diperbolehkan sesuai undang-undang.

Baca juga: Orang Kepercayaan Irwandi Yusuf Resmi Jadi Buronan KPK

"Nanti Pemprov Aceh yang grouping. Kami hanya pastikan dari kacamata alokasi, itu sesuai dengan undang-undang. Tapi akhirnya dijustifikasi sendiri oleh Pemprov," kata Ardian.

Menurut Ardian, dalam laporan alokasi dana otonomi khusus yang dibuat ke dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2018, tidak ada kalimat yang spesifik mengenai Aceh Marathon.

Dalam laporan, kegiatan Aceh Marathon ditulis sebagai pembinaan kegiatan olahraga yang berkembang di masyarakat. Kegiatan itu menggunakan dana otonomi khusus.

"Kami dapat informasi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Aceh, bahwa kegiatan itu dimasukkan sebagai pemberdayaan ekonomi rakyat," kata Ardian.