Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Debat Ketiga, Sandiaga Sarankan KPU Tak Hadirkan Pertanyaan dari Panelis

Kompas.com - 18/02/2019, 16:44 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menyarankan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak menyajikan pertanyaan dari panelis di debat ketiga Pilpres 2019.

Menurutnya, pertanyaan dari panelis yang diberikan pada debat kedua tidak ditangkap oleh masyarakat. Debat selanjutnya kedua calon cukup untuk saling berargumentasi dan menyampaikan visi serta misinya.

"Tidak usah diberikan pertanyaan, sampaikan saja apa yang menjadi program visi kita dan saling bertanya untuk masing-masing topik. Misalnya pendidikan, apa visi-misi Prabowo-Sandi, kemudian silahkan dipertanyakan oleh lawan," ungkap Sandiaga di media center, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2019).

Baca juga: Bantah Fadli Zon, KPU Akan Tetap Gunakan Panelis di Debat Selanjutnya

Sandiaga juga menilai adanya pertanyaan-pertanyaan dari panelis dikhawatirkan sudah diketahui oleh kedua paslon sebelum debat dimulai.

Alhasil, lanjutnya, efektivitas tujuan dari debat pilpres tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

"Buat saya yang terbaik adalah pada sesi pertama cukup menyampaikan visi dan misi secara umum. Kemudian di sesi dua lebih spesifik ke masing-masing topik, apa yang menjadi program dari kedua paslon dan kemudian saling menanggapi," tutur Sandiaga.

Baca juga: Fadli Zon Usul Debat Cawapres Tak Ada Pertanyaan dari Panelis

"Untuk sesi ketiga hingga kelima lebih baik kedua paslon fokus dalam menyampaikan program kerja," sambungnya.

Adapun untuk sesi debat eksploratif, lanjutnya, sudah cukup efektif untuk menakar kompetensi kedua paslon.

Sandiaga juga menyampaikan kalimat penutup untuk debat sudah cukup bagus guna menampilkan perbedaan antar kedua calon.

Kompas TV Calon wakil presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin, menyatakan pasangannya, calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, lebih unggul saat debat. Menurut Ma'ruf, Jokowi menguasai materi debat yang telah disiapkan oleh panelis.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta Atau Jabar? Ini Jawaban Ketum Golkar

Ridwan Kamil Maju di Pilkada DKI Jakarta Atau Jabar? Ini Jawaban Ketum Golkar

Nasional
Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

Sandra Dewi Terus Menunduk Sembari Jalan Masuk ke Mobil Usai Diperiksa Kejagung

Nasional
Soal Duet Dico-Raffi di Pilkada Jateng, Airlangga: Kalau Survei Bagus, Bakalan Terus

Soal Duet Dico-Raffi di Pilkada Jateng, Airlangga: Kalau Survei Bagus, Bakalan Terus

Nasional
Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Kasus Gubernur Abdul Gani, KPK Geledah Kantor Dinas ESDM dan PTSP Maluku Utara

Nasional
Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Jadi Pembicara di Forum Ekonomi Qatar, Prabowo Bahas Pembangunan Negara dan Puji Jokowi

Nasional
Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Demokrat: UU Kementerian Negara Belum Revisi Sejak 2008, Padahal Politik Dinamis

Nasional
Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Menyusul Penerapan KRIS, BPJS Tegaskan Belum Ada Penghapusan Kelas dan Iuran Masih Sama

Nasional
Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Pemerintah Tunda Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026

Nasional
KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

KPK Benarkan JK Bakal Jadi Saksi Meringankan Kasus Eks Dirut PT Pertamina

Nasional
Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Nasional
'Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek'

"Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek"

Nasional
KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

Nasional
KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

Nasional
Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Nasional
Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com