Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kebakaran Hutan Bukan Tak Ada, tapi Turun Drastis

Kompas.com - 18/02/2019, 12:03 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

PANDEGLANG, KOMPAS.com — Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo meralat pernyataannya yang disampaikan dalam debat kedua Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019) malam.

Jokowi mengakui dalam tiga tahun terakhir masih ada kebakaran hutan dan lahan, tetapi jumlahnya turun signifikan.

"Artinya, bukan tidak ada (kebakaran hutan), turun drastis, turun 85 persen lebih," kata calon presiden petahana ini di sela-sela kunjungan kerjanya di Pandeglang, Banten, Senin (18/2/2019).

Baca juga: Jokowi: Kita Tegas, Sekarang Semua Takut Urusan Kebakaran Hutan

Jokowi mengatakan, menurunnya angka kebakaran hutan dan lahan ini tidak hanya bisa dilihat dari angka-angka yang dirilis kementerian.

Menurunnya angka kebakaran hutan bisa dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Tak ada lagi kabut asap hebat yang timbul akibat kebakaran hutan dan lahan.

"Artinya, sekarang kan enggak ada yang namanya pesawat enggak bisa turun, enggak bisa naik kayak dulu. Keluhan-keluhan di provinsi mengenai asap juga enggak ada. Keluhan dari negara tetangga dalam tiga tahun ini, Singapura, Malaysia, dapat dikatakan enggak ada komplain sama sekali," katanya.

Baca juga: Jokowi Mengaku 3 Tahun Tidak Ada Kebakaran Hutan, Ini Faktanya

Sebelumnya, dalam pemaparan visi-misi saat debat, Jokowi mengatakan selama tiga tahun tidak pernah ada kebakaran hutan dan kebakaran gambut.

"Kebakaran lahan gambut tidak terjadi lagi dan ini sudah bisa kita atasi. Dalam tiga tahun ini tidak terjadi kebakaran lahan, hutan, kebakaran lahan gambut, dan itu adalah kerja keras kita semuanya," kata Jokowi.

Fakta berdasarkan pemberitaan Kompas.com serta data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengungkap bahwa Indonesia masih mengalami kebakaran hutan dalam tiga tahun terakhir meskipun gaungnya tak besar.

Baca juga: CEK FAKTA: 11 Perusahaan Tersangka Kebakaran Hutan Kena Sanksi Rp 18,3 Triliun

Sebagai contoh, dari Januari hingga Juli 2017 Riau saja mengalami kebakaran huitan seluas 1.052 hektar.

Kebakaran hutan terparah terjadi di Rokan Hilir seluas 281 hektar dan di Meranti 200 hektar. Wilayah Taman Nasional Tesso Nillo juga mengalami kebakaran.

Sementara itu, kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Tengah berdasarkan data Karhutla Monitoring System 11.127,49 hektar.

Angka ini memang lebih rendah daripada angka kebakaran hutan hebat pada 2015, tetapi bukan berarti tak ada kebakaran.

Pada 2018 wilayah Riau kembali mengalami kebakaran. Pada tengah tahun pertama, 1.962 hektar yang tersebar di 10 kabupaten dan kota di Riau terbakar.

Pada 2018 juga, wilayah Sumatera Selatan mengalami kebakaran seluas 37.362 hektar. Kebakaran terparah di 19.402 hektar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com