Kompas.com - 17/02/2019, 20:58 WIB
Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) disaksikan Ketua KPU Arief Budiman (tengah) saat debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat kedua yang hanya diikuti capres tanpa wapresnya itu mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww. AKBAR NUGROHO GUMAYCapres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) disaksikan Ketua KPU Arief Budiman (tengah) saat debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Debat kedua yang hanya diikuti capres tanpa wapresnya itu mengangkat tema energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo membantah keterangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyebut proyek infrastruktur yang dilakukan pemerintah tanpa melalui uji kelayakan atau feasibility study

"Ya kalau tadi Pak Prabowo sampaikan tanpa feasibility study, itu salah besar," ujar Jokowi dalam debat kedua capres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Menurut Jokowi, semua proyek infrastruktur yang saat ini berjalan sudah direncanakan dengan matang dari jauh-jauh hari. Semua proyek tersebut, menurut Jokowi, telah melalui studi kelayakan.

Jokowi mengatakan, semua proyek sudah melalui Detail Engineering Design (DED) atau proyek perencanaan fisik.

Baca juga: Prabowo Kritik Proyek Infrastruktur Era Jokowi Tanpa Uji Kelayakan

Dalam debat, Prabowo menilai, tim Jokowi bekerja kurang efisien. Menurut Prabowo, banyak proyek yang malah merugi.

Prabowo juga mengkritik proyek transportasi massal semacam LRT yang tidak banyak dimanfaatkan oleh rakyat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, Jokowi menjawab bahwa masyarakat hanya membutuhkan waktu untuk terbiasa.

"Memindahkan budaya senang naik mobil sendiri, di negara lain saja butuh 10-20 tahun, itu tidak mudah. Kalau belum ramai, itu karena baru 4 bulan- 6 bulan," kata Jokowi.

Kompas TV Debat Pilpres kedua tahun 2019 yang kali ini hanya diikuti dua Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan nomor urut 02 Prabowo Subianto mengangkat tema energy, pangan, infrastruktur, lingkungan hidup, dan sumber daya alam. Namun diprediksi kuat permasalahan pangan dan infrastruktur akan menjadi isu yang paling sengit untuk diperdebatkan pada debat Capres kedua ini. Lalu bagaimana para Capres dan tim sukses masing-masing Capres menelaah dan merinci visi misi masing-masing kandidat dalam menyesaikan dua isu ini dalam debat agar dapat dipahami publik? KompasTV akan membahasnya bersama tim penugasan khusus, Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Nusyirwan Soejono dan juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Suhendra Ratu Prawiranegara.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Tindak Pinjol, Puan: Jangan Terhenti di Operator, Harus sampai Bosnya

Polri Tindak Pinjol, Puan: Jangan Terhenti di Operator, Harus sampai Bosnya

Nasional
Ini Syaratnya Mendaftar Jadi Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027

Ini Syaratnya Mendaftar Jadi Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027

Nasional
Pemerintah Diminta Prioritaskan Pembukaan Lapangan Kerja demi Menjauhkan Warga dari Pinjol Ilegal

Pemerintah Diminta Prioritaskan Pembukaan Lapangan Kerja demi Menjauhkan Warga dari Pinjol Ilegal

Nasional
Wapres Imbau Umat Islam yang Mampu untuk Lakukan Zakat, Infak, dan Sedekah melalui LAZ

Wapres Imbau Umat Islam yang Mampu untuk Lakukan Zakat, Infak, dan Sedekah melalui LAZ

Nasional
Waketum Golkar Ajak Mantan Kader yang Belum Beruntung Bikin Partai Baru untuk Bergabung Lagi

Waketum Golkar Ajak Mantan Kader yang Belum Beruntung Bikin Partai Baru untuk Bergabung Lagi

Nasional
Golkar Terbuka Berkoalisi dengan Partai Mana Pun, Termasuk Pecahan Partai Golkar

Golkar Terbuka Berkoalisi dengan Partai Mana Pun, Termasuk Pecahan Partai Golkar

Nasional
Jokowi: BUMN Terlalu Sering Kita Proteksi, Enak Sekali

Jokowi: BUMN Terlalu Sering Kita Proteksi, Enak Sekali

Nasional
Wapres Sebut Laznas Yatim Mandiri Telah Salurkan Bantuan Pendidikan untuk 1.000 Anak Yatim Terdampak Pandemi

Wapres Sebut Laznas Yatim Mandiri Telah Salurkan Bantuan Pendidikan untuk 1.000 Anak Yatim Terdampak Pandemi

Nasional
Akbar Tanjung: Kalau 2004 Golkar Pernah Jadi Pemenang, Insya Allah 20 Tahun Kemudian Juga Bisa

Akbar Tanjung: Kalau 2004 Golkar Pernah Jadi Pemenang, Insya Allah 20 Tahun Kemudian Juga Bisa

Nasional
Minta BUMN yang Tak Berkembang Ditutup, Jokowi: Tidak Ada 'Selamet-selametin'

Minta BUMN yang Tak Berkembang Ditutup, Jokowi: Tidak Ada "Selamet-selametin"

Nasional
Jokowi: Kadang Saya Malu, BUMN Sudah 'Dibukain' Pintu tetapi Enggak Ada Respons

Jokowi: Kadang Saya Malu, BUMN Sudah "Dibukain" Pintu tetapi Enggak Ada Respons

Nasional
Wapres Sebut Jumlah Anak Yatim Piatu Mencapai 28.000 Per September 2021

Wapres Sebut Jumlah Anak Yatim Piatu Mencapai 28.000 Per September 2021

Nasional
Enam Orang yang Terjaring OTT Tiba di Gedung Merah Putih KPK

Enam Orang yang Terjaring OTT Tiba di Gedung Merah Putih KPK

Nasional
Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Nasional
Anggota DPR Nilai Cara Penagihan Pinjol dengan Teror dan Intimidasi Patut Diberangus

Anggota DPR Nilai Cara Penagihan Pinjol dengan Teror dan Intimidasi Patut Diberangus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.