Kasus Mantan Bupati Lampung Tengah, KPK Panggil 8 Anggota DPRD

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap 8 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Kamis (14/2/2019). KPK juga memanggil dua orang pihak swasta.

Mereka rencananya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap ke DPRD Lampung Tengah yang juga melibatkan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa.

Dalam pengembangan kasus ini, Mustafa kembali menjadi tersangka. Selain itu empat anggota DPRD juga menjadi tersangka.

"Sebagai rangkaian dari proses pemeriksaan sejak Senin, hari ini diagendakan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi di SPN Polda Lampung," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Kamis.

Baca juga: Kasus Mantan Bupati Lampung Tengah, KPK Panggil 9 Anggota DPRD

Mereka adalah anggota Komisi IV DPRD yang terdiri dari Bonanza Kesuma, Pindo Sarwoko, Ikade Asian Nafri, Heri Sugiyanto, Gatot Sugianto, Muhammad Soleh Mukadam, Dedi D Saputra dan Slamet Anwar.

Kemudian dua orang pihak swasta terdiri dari Manager PT Sorento Nusantara dan Direktur PT Purna Arena Yuda Agus Purwanto.

"Sebelumnya sejak Senin sampai Rabu telah diperiksa 29 orang saksi. Para saksi diperiksa untuk seluruh tersangka yang sedang diproses di penyidikan saat ini, baik dari pihak bupati, pimpinan DPRD dan swasta," ujarnya.

Baca juga: Kasus Mantan Bupati Lampung Tengah, KPK Panggil 10 Anggota DPRD

Para saksi yang diperiksa, kata Febri, didalami pengetahuannya tentang dugaan aliran dana dari mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa pada sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah.

"Serta proses pengesahan APBD-P Tahun 2017 dan APBD Tahun 2018 dan Pengesahan pinjaman Pemkab Lampung Tengah kepada PT SMI," ujarnya.

Dalam kasus ini, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah Achmad Junaidi, dan tiga anggota DPRD lainnya bernama Bunyana, Raden Zugiri, dan Zainudin menjadi tersangka.

Baca juga: KPK Kembali Tetapkan Mantan Bupati Lampung Tengah sebagai Tersangka

Keempatnya diduga secara bersama-sama menerima hadiah atau janji terkait dengan pinjaman daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018.

Keempatnya diduga menerima suap terkait tiga hal. Pertama, persetujuan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 300 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.

Kemudian terkait pengesahan APBDP Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017 dan pengesahan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.