Jokowi: Wacana Larangan Pemda Rapat Anggaran di Hotel Tak Diteruskan

Kompas.com - 12/02/2019, 09:12 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) memberikan sambutan saat puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (9/2/2019). Perayaan HPN 2019 tersebut mengangkat tema Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital. ANTARA FOTO/Zabur Karuru/hp. ANTARA/ZABUR KARURUPresiden Joko Widodo (kiri) memberikan sambutan saat puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (9/2/2019). Perayaan HPN 2019 tersebut mengangkat tema Pers Menguatkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Digital. ANTARA FOTO/Zabur Karuru/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan Menteri Dalam Negeri membatalkan wacana larangan kepada pemerintah daerah untuk membahas anggaran di hotel.

Hal itu menyusul dugaan penganiayaan oknum Pemerintah Provinsi Papua terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Borobudur, Jakarta, pekan lalu.

"Saya ingin menjawab statement Kemendagri dulu, statement Mendagri. Tadi baru aja saya diberi tahu dan sudah beres. Tidak akan ditindaklanjuti. Mendagri langsung jawabnya, tidak ditindaklanjuti," ujar Jokowi dalam sambutannya di acara perayaan HUT Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia ( PHRI) ke-50 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Baca juga: Mendagri Larang Pemprov Gelar Rapat Evaluasi Anggaran di Hotel

Pernyataan Jokowi tersebut langsung disambut tepuk tangan para pengusaha hotel dan restoran yang hadir di sana.

Diketahui, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani memprotes larangan tersebut langsung kepada Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada acara perayaan HUT PHRI ke-50 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (11/2/2019).

"Kami juga khawatir atas pernyataan Menteri Dalam Negeri yang akan mengeluarkan standar operasional prosedur, bahwa kegiatan rapat pemerintahan dilarang diselenggarakan di hotel sebagai dampak kasus pemukulan terhadap petugas KPK," ujar Hariyadi.

Baca juga: Kepada Jokowi, Pengusaha Hotel Keluhkan Kamar Sepi karena Harga Tiket Pesawat Mahal

Hal itu, kata dia, mengakibatkan dampak negatif yakni matinya mata rantai suplai barang ke hotel.

Akibatnya, lanjut Hariyadi, para petani pemasok sayuran dan produsen bahan makanan lainnya akan merugi lantaran distribusi barang mereka mandek.

Sebelumnya pula, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memerintahkan seluruh Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk tidak menyelenggarakan rapat evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di hotel.

"Saya sudah minta kepada Pak Sekjen Kemendagri untuk membuat aturan setiap Pemprov yang mau konsultasi anggaran agar ke kantor, bukan di hotel, wong punya kantor kok," ujar Tjahjo saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (7/2/2019).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini 9 Kota dengan Lebih dari 1.000 Kasus Covid-19 Aktif, 5 Ada di DKI Jakarta

Ini 9 Kota dengan Lebih dari 1.000 Kasus Covid-19 Aktif, 5 Ada di DKI Jakarta

Nasional
Panglima TNI Minta Babinsa Ikut Sosialisasikan Kebiasaan Baru

Panglima TNI Minta Babinsa Ikut Sosialisasikan Kebiasaan Baru

Nasional
Pemerintah Beri Santunan Rp 300 Juta untuk 22 Tenaga Medis Penerima Bintang Tanda Jasa

Pemerintah Beri Santunan Rp 300 Juta untuk 22 Tenaga Medis Penerima Bintang Tanda Jasa

Nasional
Amien Rais Sebut Perkembangan Politik di Era Jokowi Semakin Kurang Demokratis

Amien Rais Sebut Perkembangan Politik di Era Jokowi Semakin Kurang Demokratis

Nasional
KPK Selidiki Kasus Korupsi di Balik Mundurnya Kepsek di Indragiri Hulu

KPK Selidiki Kasus Korupsi di Balik Mundurnya Kepsek di Indragiri Hulu

Nasional
Bawaslu Ungkap 4 Modus Politisasi SARA yang Potensial Terjadi di Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 4 Modus Politisasi SARA yang Potensial Terjadi di Pilkada 2020

Nasional
Klaster Sekolah  Bermunculan, Ini Komentar Satgas Covid-19

Klaster Sekolah Bermunculan, Ini Komentar Satgas Covid-19

Nasional
Wapres Minta Kementerian Bangun Kepercayan Publik soal Penanganan Covid-19

Wapres Minta Kementerian Bangun Kepercayan Publik soal Penanganan Covid-19

Nasional
Saat Sri Mulyani Mengenang 'Tukang Mebel' 22 Tahun Lalu yang Kini Jadi Presiden

Saat Sri Mulyani Mengenang 'Tukang Mebel' 22 Tahun Lalu yang Kini Jadi Presiden

Nasional
Doni Monardo Daftar Jadi Relawan Vaksin Covid-19

Doni Monardo Daftar Jadi Relawan Vaksin Covid-19

Nasional
Wapres Minta Kementerian/Lembaga Siapkan Skenario jika Tak Bisa Serap Anggaran

Wapres Minta Kementerian/Lembaga Siapkan Skenario jika Tak Bisa Serap Anggaran

Nasional
Jerinx Ditahan, Ini Pesan Satgas Covid-19 untuk Figur Publik

Jerinx Ditahan, Ini Pesan Satgas Covid-19 untuk Figur Publik

Nasional
Masker Medis Bekas Dijual Lagi, Kemenkes: Jangan Buang Sembarangan

Masker Medis Bekas Dijual Lagi, Kemenkes: Jangan Buang Sembarangan

Nasional
Sebaran 2.098 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi dengan 608

Sebaran 2.098 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi dengan 608

Nasional
Polri Dukung Pemberian Sanksi Sosial untuk Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19

Polri Dukung Pemberian Sanksi Sosial untuk Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X