Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo: Kalau Saya Pesimistis, Buat Apa Maju Jadi Capres?

Kompas.com - 06/02/2019, 21:22 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto enggan disebut sebagai calon pemimpin yang pesimistis.

Ia menegaskan bahwa dirinya yakin dapat membenahi arah pembangunan nasional yang dianggapnya keliru. Optimisme itulah yang membuat Prabowo memutuskan kembali maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2019.

"Dibilang saya pesimis. Tidak. Justru saya optimis saya mau maju sebagai calon presiden RI. Kalau saya pesimis ngapain saya maju, bikin capek saja," ujar Prabowo saat menghadiri perayaan ulang tahun ke 20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Sports Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/2/2019).

Baca juga: Prabowo Sebut 25 Persen Anggaran Negara Bocor, Kemenkeu Persilakan Lapor ke Penegak Hukum

Prabowo pun mengklaim saat ini ia memiliki tim yang terdiri dari pakar-pakar untuk mencari cara melakukan perbaikan kondisi kehidupan masyarakat saat ini.

"Kami mengerti apa yang harus dilakukan. Kami paham dan akan melakukan perbaikan kehidupan bangsa dan negara Indonesia," kata Prabowo

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, persoalan utama Indonesia saat ini adalah pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dinikmati oleh sebagian besar masyarakat.

Hal itu, kata Prabowo, terjadi karena adanya praktik-praktik korupsi di lembaga pemerintahan.

Ia menyebut adanya kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebabkan oleh praktik korupsi.

Baca juga: Disebut Jokowi Tak Mengerti Ekonomi Makro, Ini Respons Prabowo

Prabowo mengatakan kebocoran anggaran akibat korupsi mencapai hampir Rp 500 triliun.

Menurut Prabowo, kebocoran anggaran tersebut seharusnya bisa dihindari. Kemudian anggaran tersebut dialihkan untuk membangun sektor industri dalam negeri. Dengan demikian pemerintah tak perlu lagi menerapkan kebijakan impor barang.

Oleh sebab itu, Prabowo meyakini tidak ada jalan lain untuk memperbaiki situasi Indonesia selain dengan memberantas korupsi di sektor pemerintahan.

"Kami yakin dan kami lihat bagaimana caranya agar kekayaan ini dimanfaatkan oleh seluruh rakyat. Caranya adalah untuk membangun pemerintah yang bersih dari korupsi. Tidak ada jalan," ucap dia.

Baca juga: Sandiaga: Prabowo-Sandi Tidak Akan Balas Menyerang

Prabowo memang tidak menyebut pihak-pihak yang dirinya pesimistis. Kendati demikian, calon Presiden nomor urut 01Joko Widodo sempat menanggapi pernyataan Prabowo soal Indonesia akan bubar pada 2030.

Hal itu disampaikan Jokowi di depan sekitar 7.000 simpatisan dari berbagai daerah di Jawa Tengah yang tergabung dalam Koalisi Alumni Diponegoro pada hari kedua kampanye di Kota Semarang di Gedung PPI Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, Minggu (3/2/2019) pagi.

"Belum jadi pemimpin kok sudah pesimistis. Harusnya bangsa yang besar ini dibangun dengan rasa optimisme yang tinggi sehingga tantangan-tantangan ke depan bisa dihadapi bersama," ujar Jokowi.

Berdasarkan data GDP (Gross Domestic Product), Jokowi justru mengaku optimistis bahwa Indonesia akan berada di urutan ke 4 dalam hal ekonomi pada 2045.

"Insya Allah, 2045 Indonesia bisa berada di peringkat 4 di atas negara Jepang. Tapi untuk menuju ke sana ada syaratnya. Salah satunya harus optimis," ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Jokowi, prioritas selanjutnya yang akan dibangunnya adalah menata sumber daya manusia (SDM).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com