Disebut Jokowi Tak Mengerti Ekonomi Makro, Ini Respons Prabowo

Kompas.com - 06/02/2019, 20:19 WIB
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat menghadiri perayaan ulang tahun ke 20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Sports Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/2/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOCalon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat menghadiri perayaan ulang tahun ke 20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Sports Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menjawab tudingan bahwa dirinya tidak mengerti mengenai ekonomi makro. Ia menegaskan, dirinya memahami persoalan ekonomi yang tengah dialami bangsa Indonesia.

"Ada yang mengatakan Prabowo tidak mengerti ekonomi makro. Prabowo bisa baca angka dan angka-angkanya. Semua tidak baik untuk bangsa kita sekarang," ujar Prabowo saat menghadiri perayaan ulang tahun ke 20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Sports Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/2/2019).

Baca juga: Prabowo Sebut Kekeliruan Arah Pembangunan Terjadi Sejak Orde Baru

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengklaim memiliki data-data yang menunjukkan permasalahan itu. Data-data tersebut ia paparkan dalam bukunya bertajuk 'Paradoks Indonesia'.

"Angka-angkanya menunjukkan apa yang saya sampaikan dan saya menulis dalam buku, dan sudah beredar," kata Prabowo.

Selain itu ia juga menyebut adanya kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disebabkan oleh praktik korupsi.

Baca juga: Didukung Kelompok Buruh Sebagai Capres, Prabowo Mengaku Terharu dan Bangga

Ia mengatakan kebocoran anggaran akibat korupsi mencapai hampir Rp 500 triliun.

"Uang yang hilang ini kalau kita pakai untuk kesejahteraan dan ekonomi kita, bayangkan apa yang bisa kita buat," ujar Prabowo.

"Saya bicara dengan pakar industri, kurang lebih kita bisa bangun minimal 200 pabrik yang sangat penting. Sehingga kita menciptakan begitu banyak produk-poduk di Indonesia, tidak pakai impor-impor lagi," ucap dia.

Baca juga: Sandiaga: Prabowo-Sandi Tidak Akan Balas Menyerang

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membela Menteri Keuangan Sri Mulyani yang disebut oleh Prabowo sebagai menteri pencetak utang.

Jokowi menegaskan, Sri Mulyani adalah menteri dengan kinerja baik. Bahkan, prestasi perempuan yang akrab disapa Ani itu sudah diakui dunia internasional.

"Dunia juga tahu Bu Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani, adalah kebanggan kita karena masuk sebagai menteri terbaik Asia Pasifik, masuk sebagai terbaik di dunia," kata Jokowi di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (3/1/2019).

Baca juga: Bela Sri Mulyani, Jokowi Sebut Prabowo Tak Mengerti Ekonomi Makro

Sri Mulyani pernah dinobatkan sebagai menteri terbaik sedunia dalam acara World Government Summit di Dubai, Uni Emirat Arab, Februari 2018 lalu.

Lalu, pada Oktober 2018, Sri Mulyani kembali menerima penghargaan sebagai Menteri Keuangan Terbaik Tahun 2018 di Asia Pasifik Timur. Penghargaan ini diberikan di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018.

"Semua orang menghargai kok, semua orang hormat kepada Bu Sri Mulyani. Kalau ada kita yang menyampaikan itu (menteri pencetak utang), ya mungkin belum ngerti masalah ekonomi makro," kata Jokowi seraya tertawa.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilkada Tetap Digelar 9 Desember, KPU Diminta Revisi PKPU Pilkada

Pilkada Tetap Digelar 9 Desember, KPU Diminta Revisi PKPU Pilkada

Nasional
Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Nasional
OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

Nasional
Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Nasional
Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Nasional
Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Nasional
Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Nasional
Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Nasional
Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Nasional
Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Nasional
Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Nasional
Paslon Wajib 'Swab Test' Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Paslon Wajib "Swab Test" Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Nasional
7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X