"Kalau Tidak Suka pada Pemerintah, Jangan Lantas Mendukung Gerakan Radikal"

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agum Gumelar mengatakan, perbedaan pilihan politik jelang Pilpres 2019 adalah hal yang lumrah. Ada pihak yang mendukung calon petahana yang sedang memerintah, ada pula yang memilih di kubu pesaing.

Agum menyebut, kondisi ini menciptakan kelompok yang terkesan tak suka dengan pemerintah. Dan itu, kata Agum, adalah hal yang wajar. 

Namun, Agum meminta agar rasa tidak suka itu tak disalurkan untuk mendukung gerakan radikal.

"Kalau memang tidak suka kepada pemerintah itu wajar, ada pro ada kontra, ada suka ada tidak suka. Tapi jangan dong kalau tidak suka kepada pemerintah lantas disalurkan dengan mendukung gerakan radikal. Itu keliru besar," kata Agum dalam acara deklarasi Relawan Bravo Cijantung di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa (5/2/2019).

Radikal yang dimaksud Agum adalah sikap pikir seseorang atau kelompok yang ingin mengubah NKRI dan Pancasila.

Menurut dia, NKRI dan Pancasila adalah hasil jerih payah, keringat, dan darah para pejuang. Tidak ada satu pun pihak yang boleh mengganti NKRI maupun Pancasila.

Jika ada seorang atau kelompok yang mengancam keutuhan bangsa dan dasar negara karena pilihan politik, seluruh pasangan capres dan cawapres harus bertindak.

"Kita harus hadapi ancaman ini, harus kita bela Pancasila. Semua komponen bangsa, apakah 01, apakah 02," ujar Agum.

Agum menambahkan, perbedaan pilihan politik ini hanya bersifat sementara. Perbedaan itu akan berakhir ketika pilpres usai.

"Begitu pilpres berakhir tidak ada lagi perbedaan, hormati apa pun yang jadi keputusan demokrasi. Itulah dewasa dalam berdemokrasi," tandasnya.