Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Pemerintah Saat Ini Memang Amatiran

Kompas.com - 01/02/2019, 21:27 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik langkah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang mencabut surat imbauan pemutaran lagu "Indonesia Raya" di bioskop sebelum pemutaran film.

Pencabutan surat imbauan terjadi hanya berselang dua hari setelah surat tersebut diterbitkan pada Rabu (30/1/2019).

Fadli menilai hal itu menunjukkan pemerintah terburu-buru dalam membuat sebuah kebijakan. Bahkan ia menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai pemerintah yang amatiran.

"Itu lah karena ini grasa grusu, pemerintahan ini kan memang pemerintahan amatiran ya. Jadi semuanya main lempar dan kemudian dikoreksi," ujar Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Baca juga: Meski Sekadar Imbauan, Ada Pro-kontra soal Indonesia Raya di Bioskop

Fadli menilai pemerintah kerap mengeluarkan sebuah kebijakan yang terburu-terburu tanpa pertimbangan yang matang.

Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah kemudian tidak lama berselang dikoreksi.

"Apa yang dilakukan Kemenpora adalah salah satu bentuk amatiran terbaru dari pemerintahan sekarang," kata Fadli.

Baca juga: Soal Nyanyikan Indonesia Raya di Bioskop, Pejabat Kemenpora Tak 1 Suara

Di sisi lain, Fadli juga mengkritik surat imbauan pemutaran lagu "Indonesia Raya" di bioskop sebelum pemutaran film.

Menurut dia, imbauan tersebut tak relevan jika ditujukan untuk membangkitkan rasa nasionalisme masyarakat.

"Saya kira tidak perlu lah begitu-begitu, kayak orang baru merdeka saja. Dan saya kira tidak ada rasa nasionalisme kita yang berkurang. Mungkin dia yang berkurang, kalau saya sih nasionalisme saya makin bergejolak sekarang ini," ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Baca juga: Penjelasan Kemenpora soal Imbauan Nyanyikan Indonesia Raya di Bioskop

Sebelumnya, Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto menjelaskan alasan dicabutnya surat imbauan tersebut. Menurut Gatot, pencabutan sudah disetujui Menpora Imam Nahrawi.

"(Pencabutan) atas dasar banyak pertimbangan dan di antaranya kan karena resistensinya tinggi. Kami khawatir ini akan menjadi gaduh dan kontraproduktif," kata dia kepada Kompas.com, Jumat (1/2/2019).

Baca juga: Baru Diterbitkan, Imbauan Nyanyikan Indonesia Raya di Bioskop Dicabut

Melalui surat imbauan kepada pengelola biskop di seluruh Indonesia, Menpora menyatakan menyanyikan lagu kebangsaan sebelum pemutaran film bertujuan meningkatkan rasa nasionalisme.

Selain itu, tujuan lainnya adalah mewujudkan generasi muda yang bangga serta cinta Tanah Air.

Surat imbauan tersebut ditandatangani Imam di Jakarta pada Rabu (30/1/2019) dan ditembuskan ke Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Komunikasi dan Informatika, serta Kepala Badan Ekonomi Kreatif.

Kompas TV Aparat pemerintah kan bukan hanya Presiden juga ada Menteri, jadi cukup sampai Menteri dengan stetment yang jelas itu sudah cukup.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com