Minta Penangguhan Penahanan, Pengacara Samakan Kasus Buni Yani dengan Baiq Nuril

Kompas.com - 01/02/2019, 18:10 WIB
Terpidana kasus UU ITE Buni Yani dan kuasa hukumnya Aldwin Rahadian di Kompleks Parlemen, Jumat (1/2/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Terpidana kasus UU ITE Buni Yani dan kuasa hukumnya Aldwin Rahadian di Kompleks Parlemen, Jumat (1/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Aldwin Rahadian, pengacara terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Buni Yani, menyamakan kasus kliennya dengan Baiq Nuril. Khususnya dalam konteks permintaan penangguhan eksekusi.

"Kami kemarin pukul 13.00 WIB sudah menyampaikan surat permohonan penundaan eksekusi. Hal mana itu juga hak Pak Buni Yani seperti apa yang terjadi pada Baiq Nuril perkaranya," ujar Aldwin di Kompleks Parlemen, Jumat (1/2/2019).

Baca juga: Permohonan Penangguhan Penahanan Ditolak, Buni Yani Segera Ditahan

Dalam kasus Baiq Nuril, Kejaksaan Agung menyetujui permohonan penundaan eksekusi sampai langkah Peninjauan Kembali (PK) selesai. Buni Yani juga akan mengajukan PK ke terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung.

Aldwin mengatakan, Buni Yani memiliki hak yang sama dengan Baiq Nuril untuk menerima penundaan eksekusi. Dia meminta Kejaksaan Depok tidak buru-buru mengeksekusi Buni Yani.

"Oleh karena itu kita menunggu respons Kejaksaan supaya tidak grasa-grusu, dijawab saja dulu surat penundaan eksekusinya," ujar Aldwin.

Baca juga: Merasa Tak Bersalah, Buni Yani Mengadu ke Fahri Hamzah dan Fadli Zon

Namun, hari ini Buni Yani tetap akan memenuhi panggilan ke Kejaksaan Depok. Dia ingin mendengar penjelasan Kejaksaan Negeri Depok mengenai permohonan penundaan eksekusinya. Buni pun enggan menyebut kedatangannya sebagai bentuk penyerahan diri.

"Dari tadi pagi saya mengatakan kalau sudah jelas akan menyerahkan diri, eh memenuhi panggilan ya bukan menyerahkan diri karena memang kami diundang untuk datang ke Kejari Depok," ujar Buni.

Baca juga: Buni Yani Pastikan Akan Datangi Kejari Depok Hari Ini

Pengadilan Negeri (PN) Depok menjatuhkan vonis 1 tahun dan 6 bulan penjara terhadap Buni Yani.

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi menguatkan putusan PN Depok. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Buni Yani.

Kejari Depok sudah menunggu kedatangan Buni Yani sejak tadi pagi untuk pelaksanaan eksekusi. Namun sampai sore ini Buni Yani belum datang.

Kompas TV Terdakwa kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Buni Yani akan dieksekusi Kejaksaan Negeri Depok. Jelang eksekusi, Buni Yani tidak berada di rumahnya. Buni Yani sebelumnya meminta penangguhan eksekusi. Pada Jumat (1/2/2019) pagi Buni Yani dipastikan tidak ada di kediamannya di Perumahan Kalibaru Permai, Kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Sehari sebelumnya jaksa Agung Prasetyo menyarankan Buni Yani datang ke Kejari Depok. Buni Yani akan dieksekusi Kejaksaan Negeri Depok setelah permohonan kasasinya ditolak Mahkamah Agung. Buni Yani divonis bersalah melanggar pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung. Dia dijatuhi hukuman 18 bulan penjara.

 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Nasional
UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

Nasional
Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Nasional
Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Nasional
Pengamat Nilai Ada 3 Skenario Pilpres 2024

Pengamat Nilai Ada 3 Skenario Pilpres 2024

Nasional
Sebut Seleksi KPK Ketat, Johan Budi Kaget Kasatgas hingga Eselon I Tak Lolos TWK

Sebut Seleksi KPK Ketat, Johan Budi Kaget Kasatgas hingga Eselon I Tak Lolos TWK

Nasional
Dirsoskam Antikorupsi Duga 75 Pegawai Tak Lolos TWK Tidak Diinginkan di KPK

Dirsoskam Antikorupsi Duga 75 Pegawai Tak Lolos TWK Tidak Diinginkan di KPK

Nasional
Giri Supradiono Heran Tak Lolos TWK KPK padahal Pernah Raih Makarti Bhakti Nigari Award

Giri Supradiono Heran Tak Lolos TWK KPK padahal Pernah Raih Makarti Bhakti Nigari Award

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X