PSI Kritik 12 Parpol yang Usung Caleg Eks Koruptor

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengumumkan daftar caleg mantan narapidana korupsi.

"Kami gembira KPU konsisten memberi pencerahan kepada masyarakat setelah sebelumnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang larangan eks napi koruptor dianulir oleh MA,” kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni kepada Kompas.com, Kamis (31/1/2019).

Antoni mengingatkan sejak awal, PSI mendukung KPU yang sempat memberikan aturan bahwa mantan narapidana korupsi tidak diperkenankan maju di Pileg. Namun aturan tersebut dianulir atas dasar pemenuhan hak politik mantan narapidana korupsi.

“Seharusnya mantan napi korupsi dicoret saja, mengacu pada peraturan KPU. Namun memang ada kompromi politik yang terjadi. Maka pengumuman nama-nama koruptor bagi PSI adalah tindakan paling minimal untuk mencegah para koruptor dipilih kembali,” kata Toni.

Baca juga: Partai Perindo Usung 2 Orang Caleg Eks Koruptor

Toni pun mengkritik parpol yang mengusung mantan napi korupsi sebagai caleg di Pemilu 2019. Antoni menilai parpol-parpol tersebut jelas tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap pemberantasan korupsi.

"Kok para mantan koruptor masih diberi kesempatan tanpa jaminan mereka tak mengulangi kesalahan yang sama? Artinya, tidak jelas komitmen mereka pada pemberantasan korupsi," ujar Toni.

Di sisi lain, Toni mengapresiasi langkah 3 parpol lainnya yakni PKB, PPP, dan Nasdem yang batal memajukan eks koruptor sebagai calon.

“Kami di PSI tentunya bangga melihat langkah kami ini diikuti oleh parpol-parpol lain yang lebih senior. Sayang, di luar tiga partai itu, partai-partai lain tak mengikuti jejak PSI," kata Antoni.

Baca juga: PKPI Usung 2 Caleg Eks Koruptor, Ini Daftarnya

KPU akhirnya mengumumkan daftar nama calon legislatif mantan narapidana korupsi pada Rabu (30/1/2019) malam.

Dari data yang dihimpun KPU, ada 49 nama caleg eks koruptor yang terdiri dari 40 caleg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan 9 caleg Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Dari 40 caleg DPRD yang eks napi korupsi itu, sebanyak 16 orang merupakan caleg untuk DPRD provinsi, dan 24 caleg untuk DPRD kabupaten/kota.

Dari 16 partai politik peserta Pemilu 2019, ada 12 partai yang terdapat eks koruptor dalam daftar calegnya.

Jika diurutkan, tiga partai yang paling banyak terdapat caleg eks koruptor adalah Partai Golkar (8 caleg), Partai Gerindra (6 caleg), dan Partai Hanura (5 caleg).

Sementara itu, tidak ditemukan caleg berstatus eks koruptor di empat partai. Empat partai tersebut adalah PKB, Partai Nasdem, PPP, dan PSI.