Peneliti Sebut Ada Kontradiksi dalam Pemahaman Masyarakat soal HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) Robertus Robet mengatakan terdapat kontradiksi dalam pemahaman masyarakat Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Robertus menyimpulkan hal tersebut setelah melakukan survei terkait kultur HAM di Indonesia pada bulan Oktober 2018 silam.

"Orang Indonesia mengakui pentingnya HAM tapi tidak mau mengakui kebebasan individual," ujar Robertus di Kantor Amnesty Indonesia International, Gedung HDI Hive Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/1/2019).

Robertus menjelaskan bahwa hal tersebut terlihat pada aspek antara hak untuk hidup dan hukuman mati.

Baca juga: Pilpres 2019, Antiklimaks Perlindungan HAM

Hak untuk hidup menduduki peringkat tertinggi dengan jumlah 43 persen yang disebutkan masyarakat sebagai bagian dari HAM.

Namun, ketika ditanyakan apakah mereka setuju atau tidak dengan hukuman mati, sebanyak 31 persen menjawab setuju dan 31 persen lainnya menjawab agak setuju.

Sementara itu, sebanyak 25 persen menjawab kurang setuju dengan hukuman mati dan 13 persen responden mengatakan tidak setuju dengan jenis hukuman tersebut.

Contoh lainnya terkait pernikahan beda agama. Hasil survei menunjukkan bahwa 70 persen responden tidak setuju dengan pernikahan beda agama dan sisanya menjawab setuju.

Padahal, kata Robertus, hal itu merupakan salah satu bentuk hak individual.

Baca juga: Komnas HAM: Eva Bande dan Sedulur Sikep, Perjuangan Mereka Menginspirasi Masyarakat

"Itu kelihatan dari penerimaan mereka yang sangat negatif terhadap pernikahan beda agama, persetujuan mereka terhadap hukuman mati, dan penolakan mereka terhadap kelompok LGBT. Jadi di situlah ada kontradiksi dalam HAM di Indonesia," jelasnya.

Survei ini dilakukan terhadap 2.040 responden di 34 provinsi di Indonesia selama bulan Oktobet 2018.

Metode yang digunakan adalah stratified random sampling, dengan dengan margin of error sebesar 2,3 persen.