Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Jangan Bangsa Indonesia Terpecah dan Jadi Korban Berita Hoaks

Kompas.com - 29/01/2019, 17:59 WIB
Reza Jurnaliston,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan akan bahayanya hoaks atau berita palsu pada keutuhan bangsa Indonesia. 

Ia pun mengingatkan TNI dan Polri untuk tidak juga terbawa oleh hoaks. 

“Jangan bangsa ini terpecah dan jadi korban daripada berita-berita hoaks yang diberikan orang-orang tidak bertanggungjawab,” ujar Luhut usai menghadiri rapat pimpinan bersama TNI-Polri di Gedung Auditorium STIK-PTIK, Jakarta Selatan, Selasa (29/1/2019).

Baca juga: 1.000 Alim Ulama di Sumut Berkomitmen Tolak Hoaks...

Pemerintah, kata Luhut, akan selalu menyampaikan berita yang benar disertai data yang akurat.

“Tidak benar bahwa misalnya negeri ini mau runtuh karena kita punya TNI-Polri kuat, tidak benar juga bahwa kita punya hutang yang berlebihan, tidak benar juga PKI ada, tidak benar juga ada kriminalisasi ulama,” tutur Luhut.

Baca juga: Politisi Golkar: Dukungan Emak-emak Minim untuk Jokowi Itu Hoaks Kubro

Ia mengimbau kepada masyarakat untuk melawan semua berita bohong yang muncul saat ini, terutama kepada warga yang berada di garis terluar Indonesia agar tidak mudah dibodohi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Jadi kita memberikan penjelasan secara berjenjang ke bawah supaya rakyat jangan dibodohi oleh orang-orang yang latar belakangnya tidak jelas dan punya ambisi tidak jelas juga,” sambung Luhut.

Pada kesempatan itu rapim TNI-Polri, lanjut Luhut, dirinya juga memberikan penjelasan mengenai pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan Pemerintah.

Baca juga: VIDEO: Hoaks Fakta Pekan Ini, 21-25 Januari 2019

Namun, Luhut tak menjelaskan secara detail dan terukur pencapaian-pencapaian apa yang telah dilakukan Pemerintah.

“Saya sampaikan pencapaian Pemerintah secara terintegrasi, saya sampaikan soal ekonomi, infrastruktur,” kata Luhut.

Rapat Pimpinan TNI-Polri digelar bersama oleh kedua instansi tersebut dan berlangsung secara tertutup.

Kompas TV Dalam acara harlah ke-73 Muslimat NU dibacakan pula deklarasi anti hoaks oleh warga muslimat NU dan tamu yang hadir di Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam salah satu bagian deklarasi tersebut disampaikan bahwa muslimat NU menolak hoaks yang dapat memicu perselisihan dan mengajak semuanya berfikir positif untuk menguatkan ukhuwah dan persatuan bangsa.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com