Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cak Imin Targetkan PKB Dapat 10 Kursi Menteri, JK Bilang Berlebihan

Kompas.com - 29/01/2019, 17:37 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai berlebihan target Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk mendapatkan kursi 10 menteri jika Presiden Joko Widodo kembali terpilih.

"Kalau 10 berlebihan lah. Kalau ada partai mau ngambil 10, ya yang lain dapat apa kan, padahal sama-sama berjuang," kata Kalla saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Ia mengatakan, biasanya dalam sebuah kabinet jatah kursi menteri dibagi dua antara kader partai dan golongan profesional.

Baca juga: Cak Imin: PKB Akan Beri 25 Juta Suara bagi Jokowi-Maruf

Kalla menambahkan jika ada satu partai yang mau mengambil 10 kursi menteri, maka kader partai lain tentu tak akan kebagian. Ia pun mengatakan pembagian jatah menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

"Dalam kabinet, seperti sekarang, itu antara profesional dan politisi dibagi 2. Jadi sekarang ini, yang politisi kira-kira 16-17, setengah lah," kata Kalla.

Baca juga: Jika Jokowi Terpilih, PKB Targetkan Dapat 10 Kursi Menteri

"Dan Presiden kan mempertimbangkan sejauh mana upaya partai itu memenangkan presiden terpilih, selalu begitu," lanjut dia.

Sebelumnya, Muhaimin menargetkan partainya bisa mendapat 10 kursi menteri apabila pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin terpilih pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

"Para ibu kalau kumpul lalu berdoa, doanya manjur. Semoga PKB bisa dapet 10 kursi menteri," kata Muhaimin, usai audiensi PC Muslimat NU, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (27/1/2019), seperti dikutip dari Antara.

Baca juga: Jokowi: 91 Persen Kader PKB Pilih Jokowi-Maruf

Dia mengatakan di Kabinet Indonesia Kerja (KIK), PKB mendapatkan empat kursi Menteri, yakni menteri pemuda dan olahraga (Menpora), menteri desa dan daerah tertinggal, menteri tenaga kerja dan transmigrasi (Menakertrans), dan menteri riset, teknologi dan perguruan tinggi (Menristek Dikti).

Pada kabinet nanti, menurut Muhaimin, PKB berharap mendapatkan menteri di beidang, keuangan, industri dan usaha kecil dan menengah (UKM).

PKB menginginkan menteri di bidang ekonomi dalam upaya mendukung ekonomi lebih cepat makmur dan sejahtera.

"Kalau menteri 10 terutama Menteri Keuangan agar ekonomi bisa lebih cepat makmur dan sejahtera," ujarnya.

Kompas TV Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku siap memberikan 25 juta suara bagi kemenangan Jokowi -Maruf Amin di Pilpres 2019. PKB siap menggerakan mesin partai yang di dukung basis NU guna memberi kemenangan signifikan bagi pasangan Jokowi-Maruf Amin.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com