Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Ingatkan Pemilu 2019 Bukan Hanya Pilpres, tetapi Juga Pemilihan Legislatif

Kompas.com - 29/01/2019, 11:39 WIB
Christoforus Ristianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyerukan kepada seluruh pemilih untuk tidak fokus hanya pada pemilihan presiden, tetapi juga pemilihan anggota legislatif (Pileg).

Hal itu dinilai menjadi tantangan penyelenggara Pemilu 2019 yang berskala besar.

"Pemilih harus memberikan perhatian kepada seluruh kandidat yang mengikuti Pemilu 2019. Jangan hanya fokus pada Pilpres, tapi Pilegnya juga," kata Arief saat menghadiri gelar wicara "Diplomatic Forum" dengan tema "Menciptakan Pemilu Serentak yang Berhasil" di Gedung RRI, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2019).

Arief mencontohkan, Indonesia bukan satu-satunya negara yang menggelar pemilu berskala besar.

Baca juga: Wiranto: Manfaatkan Pemilu 2019 sebagai Pesta Demokrasi, Bukan Ajang Konflik

Pada 2014, India telah menggelar pemilu berskala besar dengan 9 fase dan berlangsung lebih dari 1 bulan dengan melibatkan 800 juta pemilih.

"Beberapa negara juga menggelar pemilu berskala besar, seperi India. Ini pertama kali bagi Indonesia. Tantangannya bukan hanya pada kerumitan dari penyelenggaraan, melainkan juga mengajak pemilih mengambil hak suaranya," kata Arief.

Pasalnya, lanjut Arief, tantangan besarnya adalah mengajak pemilih yang totalnya 192 juta untuk mau datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

"Pemilih harus menjadi bagian dari Pemilu 2019 dengan memberikan suara. Informasi mengenai profil seluruh kandidat yang mengikuti pemilu ada di laman dan aplikasi KPU, tapi banyak dari pemilih tidak mau mencari informasi itu karena tertutup oleh polemik pilpres di media sosial," kata dia.

Baca juga: Pesan Menko Polhukam untuk TNI-Polri Terkait Pemilu 2019

Sementara itu, Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyebutkan, banyak dari pemilih yang tidak mengetahui bahwa Pemilu 2019 juga memilih calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Ketidaktahuan tersebut terjadi karena informasi yang muncul di media massa maupun media nasional hanya soal Pilpres.

"Pemilih tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang Pemilu 2019, siapa saja kandidatnya, apa programnya, dan sebagainya. Hal itu diperparah dengan adanya polarisasi pemilih dan edukasi pemilu yang minim," kata Titi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com