KILAS

Survei Nyatakan 96 Persen Penerima Manfaat Puas dengan Program BPNT

Kompas.com - 28/01/2019, 14:30 WIB
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita bersama jajaran terkait membuka workshop pemaparan survei terhadap program BPNT di Jakarta, Senin (28/1/2019). KOMPAS.com/ALEK KURNIAWANMenteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita bersama jajaran terkait membuka workshop pemaparan survei terhadap program BPNT di Jakarta, Senin (28/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil riset evaluasi pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT) sepanjang 2018 mengungkapkan bahwa 96 persen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan 89 persen e-warong (agen warung yang melayani transaksi KPM) menyatakan puas terhadap pelaksanaan program tersebut.

Sejumlah indikator menunjukkan bahwa KPM dan e-warong merasakan bahwa proses BPNT saat ini semakin mudah dan nyaman sehingga mereka merasakan manfaat positif dari pelaksanaan BPNT.

Survei yang dilaksanakan oleh lembaga independen MicroSave Consulting Indonesia dalam kerangka kerja sama antara Kementerian Sosial RI dan Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) ini dilakukan pada periode Oktober-Desember 2018.

"Survei tersebut melibatkan sekitar 2.398 KPM dan 779 e-warong. Responden pun tersebar di 93 kota/kabupaten di 25 provinsi seluruh Indonesia," ujar Peneliti Senior MicroSave Consulting Elwyn Sansius Panggabean saat memaparkan hasil survei di Hotel Pullman Jakarta, Senin (28/1/2019).

Baca jugaPentingnya Sinkronisasi untuk Penyelenggaraan Bantuan Sosial

Selain itu, lanjut Elwyn, survei juga dilakukan dengan mewawancarai secara mendalam terhadap 30 responden di antara jumlah KPM dan e-warong tersebut.

Dalam acara pemaparan itu, hadir pula Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita. Menteri Agus mengungkapkan, tingkat kepuasan KPM dan e-warong yang tinggi tersebut linear dengan data angka kemiskinan BPS yang turun menjadi single digit, yakni sebesar 9,82 persen pada Maret 2018 dan 9,66 persen pada September 2018.

Selain itu, terbukti bahwa bansos yang diberikan oleh pemerintah melalui BPNT memberikan peluang usaha bagi pengusaha mikro khususnya wanita (sebesar 68 persen). Peluang tersebut pun mendorong pertumbuhan e-warong Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang pada akhirnya meningkatkan kemandirian masyarakat kurang mampu.

“Dari hasil survei ini kami patut bersyukur karena sebagian besar penerima manfaat merasa puas. Namun, tidak lupa juga kami harus memberikan ruang perbaikan untuk menjadikan program BPNT ini lebih baik di 2019,” ungkap Agus.

Baca jugaKemensos Kaji Penambahan Bantuan Energi dalam BPNT

Tepat sasaran 

Berdasarkan temuan dalam riset tersebut, masyarakat penerima manfaat menyatakan lokasi e-warong sudah cukup dekat dengan rumah KPM yang waktu tempuhnya rata-rata sekitar 10 menit. Hal ini tentu akan semakin memudahkan akses KPM dalam menerima bantuan.

“Selain itu, data menunjukkan bahwa bantuan nominal BPNT sebesar Rp 110.000 per bulan yang diterima oleh KPM telah pula membantu sekitar 12-29 persen kebutuhan pangan setiap keluarga,” papar Elwyn.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Untuk Vaksinasi Gotong-royong, Bio Farma Jajaki Sinopharm dan Moderna

Nasional
Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Kementerian BUMN Sebut Vaksinasi Gotong Royong Tidak Bentrok dengan Vaksinasi oleh Pemerintah

Nasional
Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Pengamat: Nasdem Gelar Konvensi untuk Cari Capres Alternatif, Bisa Anies atau Ridwan Kamil

Nasional
Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Wapres Akui Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Lamban

Nasional
Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Resmi Dilantik, Bupati IDP Bertekat Wujudkan Visi Luwu Utara

Nasional
Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Beri Dukungan ke Anggota Keluarga yang Terpapar Covid-19, Satgas Sarankan 4 Hal Ini

Nasional
Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Tahanan KPK Bukan Prioritas, Pimpinan DPR Minta Kemenkes Mengevaluasi

Nasional
Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Biaya Vaksinasi Gotong Royong untuk Buruh dan Karyawan Swasta Ditanggung Perusahaan

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Vaksinasi Gotong Royong Tak Pakai Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X