80 Caleg PBB Deklarasi Dukung Prabowo-Sandiaga

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 80 calon anggota legislatif Partai Bulan Bintang (PBB) yang tergabung dalam Gerakan Nasional Caleg PBB Poros Makkah mendeklarasikan diri mendukung capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

"Kita berkumpul kembali di sini untuk membulatkan tekad dan niat caleg PBB untuk mendukung hasil ijtima ulama," kata Ketua Majelis Syuro PBB MS Ka'ban dalam sambutannya saat deklarasi akbar mendukung ijtima ulama, di Aula Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (26/1/2019) petang, seperti dikutip Antara.

Ia mengatakan, para caleg PBB harus memahami bahwa perjuangan ini tidaklah mudah. Oleh karenanya perlu bersatu untuk mendukung ijtima ulama, yakni mendukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.

Baca juga: Yusril: Yang Lain ke Prabowo-Sandi, Sultra Dukung Jokowi-Maruf

"Kekuatan caleg PBB dalam rangka mendukung ijtima ulama jangan pecah belah. Kalau kita terpecah, kekuatan kita melemah. Maka, wajar dan wajib hukumnya harus bersama dengan kekuatan Islam. Ini yang harus kita tekadkan," kata mantan Menteri Kehutanan ini.

Ka'ban mengaku, telah mengonsolidasikan dukungan ini kepada semua anggota Majelis Syuro PBB dan semua secara bulat sepakat untuk mendukung penuh Prabowo-Sandi.

"Kami secara tertulis telah menegaskan kepada DPP PBB untuk mengikuti dan melaksanakan keputusan ijtima ulama. Saya harap, keputusan Rakornas PBB yang berlangsung pada 27 Januari 2019 sesuai dengan keputusan majelis syuro," katanya.

Baca juga: Yusril: Kalau Sekarang Ada Perubahan di Pemerintah, Saya Tak Salahkan Pak Presiden

Ia meyakini, 80 persen pengurus, baik di DPP, DPW dan DPC PBB sepakat untuk mengikuti ijtima ulama.

Ka'ban menambahkan, dewan dakwah yang merupakan tempat bernaung PBB mendukung hasil ijtima ulama.

"Oleh karenanya, PBB wajib hukumnya bersama kekuatan Islam untuk mendukung ijtima ulama," tegasnya.

Ia menegaskan, tidak ada perpecahan di tubuh Partai Bulan Bintang, meski secara pribadi Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf.

"Perbedaan pandangan di PBB merupakan hal biasa. Kita hidup dari segala perbedaan yang ada selama ini," katanya