Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemuda Muhammadiyah Tak Larang Anggotanya Baca Tabloid Indonesia Barokah, tetapi...

Kompas.com - 25/01/2019, 18:26 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Sunanto tak melarang anggotanya membaca tabloid Indonesia Barokah.

Namun, ia meminta anggotanya di daerah untuk mengkaji tabloid tersebut apakah berindikasi melanggar hukum dan aturan kampanye atau tidak.

"Saya sudah komunikasi bahwa silakan diterima tapi jangan dijadikan bahan pertimbangan karena khawatir itu propaganda. Itu dikaji dahulu, dikaji terlebih dahulu informasi yang ada itu," ujar Sunanto di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (25/1/2019).

Baca juga: Bawaslu Jawa Barat Temukan Tabloid Lain Mirip Indonesia Barokah

Ia menambahkan, jika memang terbukti ada unsur propaganda, maka pihak berwajib seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Polri bisa mengusutnya.

Ketum Pemuda Muhammadiyah di Kantor WapresKompas.com/Rakhmat Nur Hakim Ketum Pemuda Muhammadiyah di Kantor Wapres

Sunanto menilai isi tabloid tersebut mengunggulkan salah satu pasangan calon. Menurut dia, semestinya tabloid tersebut memenuhi kaidah jurnalistik dalam menampilkan berita.

"Jadi proses pertanggung jawabnya ada proses pertanggung jawaban dari media. Siapa yang bertanggung jawab, apa kontennya, sumbernya. Saya kira mendorong aja Bawaslu, kepolisian apakah ini sudah memenuhi unsur (pelamggaran) atau tidak," lanjut dia.

Baca juga: 21 Masjid di Kabupaten Bekasi Terima Tabloid Indonesia Barokah

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo -Sandiaga telah melaporkan Tabloid Indonesia Barokah ke pihak kepolisian.

"Kami sudah laporkan pada pihak yang berwajib, karena tabloid-tabloid itu isinya tendensius dan juga tidak jelas penerbitannya," kata Direktur Advokasi dan Hukum BPN Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Menurut Dasco, isi pemberitaan Tabloid Indonesia Berkah berpotensi memecah belah masyarakat. Tabloid itu beredar secara masif di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Kompas TV Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga melaporkan tabloid Indonesia Barokah ke dewan pers. Menurut BPN Prabowo-Sandiaga, Tabloid Indonesia Barokah merugikan pasangan capres-cawapres nomor urut 02. Pelaporan Tabloid Indonesia Barokah ke kantor dewan pers dilakukan BPN Prabowo-Sandiaga Jumat (25/1/2019) pagi. Selain merugikan pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga, Tabloid Indonesia Barokah juga dinilai bisa menyebar kebencian dan menimbulkan permusuhan. Sebelumnya Bawaslu terus memantau peredaran Tabloid Indonesia Barokah yang telah tersebar di sejumlah wilayah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com