Pengusaha Minta Pemerintah Evaluasi HET Beras Secara Berkala

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengusaha beras yang bertandang ke Istana Presiden, Kamis (24/1/2019), meminta pemerintah mengevaluasi Harga Eceran Tertinggi (HET) beras setiap beberapa bulan sekali.

"Dulu kan harapannya, Kemendag (mengevaluasi) setiap 3-4 bulan sekali. Sekarang belum seperti itu. Harapannya, kedepan lebih berkala dievaluasi, disesuaikan dengan kondisi di lapangan," ujar Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso, usai bertemu Presiden.

Para pengusaha itu juga meminta pemerintah melaksanakan sinkronisasi antara Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah di level petani dengan penerapan HET yang sebenarnya di lapangan.

Sinkronisasi itu dinilai perlu agar tidak ada petani maupun pengusaha yang dirugikan. Ia memberi contoh, saat HPP gabah berada pada level Rp 5.500 per kilogram, maka angka HET yang ideal di atas Rp 10.000 per kilogram.

"Kalau harga gabah kan sempat Rp 5.500. Nah, kalau HET-nya Rp 9.450 kan enggak masuk. Tapi ya kalau harga gabah Rp 5.500, HET-nya di atas Rp 10.000, dua kali lipat. Makanya pemerintah itu maunya harga berapa? Itu yang harus sinergi," ujar Sutarto.

Selain soal evaluasi berkala HET dan sinkronisasi HPP dengan HET, para pengusaha juga melapor tentang sinergi antara pengusaha dan petani yang semakin baik.

"Bagaimana kita bangun corporate farming. Penggilingan padi bisa sekaligus pemilah. Dalam hal ini, sinergi antara petani, pengusaha penggilingan dan pemerintah, dalam hal ini Bulog, bisa berjalan," ujar Sutarto.

Baca juga: Siap Ekspor, Budi Waseso Sebut Beras Indonesia Bisa Bersaing

Wartawan sempat mengonfirmasi perihal permintaan pengusaha beras agar pemerintah melakukan evaluasi HET secara berkala kepada Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Namun ia mengaku, tidak mengetahui mengenai permintaan tersebut.

"Saya belum dengar tuh," ujar Enggartiasto yang terburu-buru masuk ke dalam mobilnya.

Sekitar 20 pengusaha beras hadir di dalam pertemuan itu. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan Selatan dan Pulau Sumatera.

Di dalam pertemuan sekitar 45 menit itu, Presiden Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki.