TKN Jokowi-Ma'ruf Persilakan Bawaslu Usut Pembelian Sabun Rp 2 Miliar

Kompas.com - 24/01/2019, 13:58 WIB

Jessi Carina,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Jessi Carina

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Eli Liawati yang produk sabun cuci piringnya diborong oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi membeli sebanyak 100.000 botol atau senilai Rp 2 miliar. Hal itu terjadi saat Jokowi meninjau pameran giat kewirausaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Gedung Serbaguna Mandala, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1/2019). (KOMPAS.com/IHSANUDDIN)

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani di kompleks parlemen, Rabu (9/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani mempersilakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menelusuri dana Rp 2 miliar yang digunakan Jokowi untuk membeli sabun.

Hal ini disampaikan ketika diminta pendapatnya tentang sikap Bawaslu yang akan menelusuri dana itu.

"Ya silahkan saja. Bawaslu itu kan memang oleh Undang-undang Pemilu diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran pemilu," ujar Arsul di kompleks parlemen, Kamis (24/1/2019).

Arsul mengatakan pihaknya tidak akan kebakaran jenggot dengan langkah yang diambil Bawaslu.

Menurut dia, persoalan sabun sudah dijelaskan dengan baik oleh anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Pramono Anung.

Pramono sebelumnya menjelaskan, bahwa sabun sebanyak itu dibeli menggunakan anggaran TKN.

KOMPAS.com/JESSI CARINA Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani di kompleks parlemen, Rabu (9/1/2019).

"Jadi dana yang digunakan untuk membeli sabun sejumlah 100.000 sabun, per sabunnya Rp 20.000, totalnya Rp 2 Miliar itu adalah dana dari TKN," kata Pramono.

"Pertanyaannya adalah kenapa Pak Jokowi sebagai Presiden kemudian membeli itu? Karena beliau memang berkeinginan mengangakat UMKM," tambahnya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyelidiki dana Rp 2 miliar yang digunakan Presiden Joko Widodo untuk memborong sabun cuci piring dari salah seorang pengusaha mikro di Garut, Jawa Barat, pada Sabtu (19/1/2019) pekan lalu.

Untuk menelusuri hal ini, Bawaslu mengumpulkan informasi terkait detil kegiatan Jokowi itu, sebagai bahan awal penyelidikan.

"Sedang diminta melakukan investigasi atas informasi yang berseliweran," kata Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin.

Menurut Afifuddin, Bawaslu akan mencari tahu, apakah dana Rp 2 miliar itu digunakan oleh Jokowi dalam kapasitasnya sebagai presiden atau calon presiden.

Bawaslu akan meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait mengenai penggunaan dana tersebut.

Kompas TV Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan atau PKH bagi warga penerima manfaat saat berkunjung ke Garut Jawa Barat. Presiden Joko Widodo berharap pelaksanaan program keluarga harapan dapat mengurangi ketimpangan antara yang berpenghasilan tinggi dengan rendah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.