Hashim: Pak Jokowi Tak Keluarkan Uang karena Uangnya dari Saya

Kompas.com - 22/01/2019, 14:31 WIB
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo usai bertemu Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan, Kamis (23/7/2015). KOMPAS.com/Sabrina AsrilWakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo usai bertemu Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan, Kamis (23/7/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo, mengomentari pernyataan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo terkait pemilu berbiaya rendah saat debat pertama pilpres, Kamis (17/1/2019) lalu.

Saat debat, Jokowi menuturkan bahwa prinsip rekrutmen harus berbasis pada kompetensi, bukan finansial dan bukan nepotisme. Ia mencontohkan saat dirinya maju pada Pilgub DKI Jakarta 2012 lalu.

Baca juga: Cegah Korupsi, Jokowi Sebut Rekrutmen Jabatan Publik Harus Berbasis Kompetensi

Jokowi mengatakan tidak mengeluarkan biaya sama sekali ketika mencalonkan diri bersama pasangannya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Hasyim yang juga adik Prabowo Subianto mengakui Jokowi tak mengeluarkan uang.

Hal itu karena seluruh uang yang digunakan Jokowi untuk berkampanye berasal dari Hashim.

"Pak Jokowi memang tidak keluarkan uang karena uangnya dari saya, uangnya dari saya itu kenyataan. Saya kira ya, maaf ya, tidak benar itu," ujar Hashim saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019) malam.

Baca juga: TKN Jokowi Sindir Hashim: Enggak Ungkit Sekalian Waktu Mega-Prabowo

Menurut Hashim, beberapa kali Jokowi datang ke kantornya untuk meminta bantuan terkait dana kampanye Pilgub DKI 2012. Adik dari Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku masih dapat memberikan bukti soal dana kampanye yang ia berikan kepada Jokowi.

"Saya ada catatan itu, ada data kami bantu untuk Pak Jokowi," kata Hashim.

Ia menuturkan, dalam pertemuan itu memang Jokowi tidak menjanjikan apa-apa jika terpilih pada Pilgub DKI Jakarta. Hashim juga mengklaim tidak meminta timbal balik dari bantuan dana kampanye tersebut, baik dalam bentuk proyek maupun perjanjian bisnis. Hal itu, kata Hashim, sejalan dengan kebijakan Partai Gerindra yang tidak ingin meminta mahar politik dari calon yang diusung.

Hashim mengaku hanya meminta Jokowi menjadikan dirinya pengawas Kebun Binatang Ragunan dengan alasan menyukai satwa liar. Permintaan itu disampaikan ketika Jokowi sudah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Ketika dia sudah jadi gubernur saya minta saya jadi pengawas Ragunan di situ karena saya sangat cinta dengan satwa liar dan binatang. Tetapi, kalau bisnis dan proyek saya enggak pernah minta dan beliau tidak pernah janji," ucap Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu.

Saat ditanya mengenai jumlah dana kampanye yang diberikan, Hashim enggan untuk memberikan jawaban. Kendati demikian, ia memastikan jumlahnya lebih besar dari yang pernah diakui Jokowi pada 2014, yakni sebesar Rp 6 miliar.

Hashim mengatakan, dana kampanye yang ia berikan saat itu mencapai puluhan miliar. Selain dalam bentuk uang, Hashim juga memberikan bantuan berupa alat peraga kampanye, seperti kaus, kemeja bermotif kotak-kotak, dan baliho.

"Maka saya heran waktu di debat kok beliau bilang enggak pakai uang, maaf ya ini tidak logis. Di Indonesia untuk setiap pencalonan harus ada uang, untuk bayar saksi itu berapa, minimal Rp 100.000 atau Rp 300.000," tutur Hashim.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Nasional
Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Nasional
Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Nasional
DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

Nasional
Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Nasional
Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Nasional
MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Nasional
Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Nasional
Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Nasional
Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X