Hashim: Pak Jokowi Tak Keluarkan Uang karena Uangnya dari Saya

Kompas.com - 22/01/2019, 14:31 WIB
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo usai bertemu Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan, Kamis (23/7/2015).KOMPAS.com/Sabrina Asril Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo usai bertemu Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan, Kamis (23/7/2015).

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo-Sandiaga, Hashim Djojohadikusumo, mengomentari pernyataan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo terkait pemilu berbiaya rendah saat debat pertama pilpres, Kamis (17/1/2019) lalu.

Saat debat, Jokowi menuturkan bahwa prinsip rekrutmen harus berbasis pada kompetensi, bukan finansial dan bukan nepotisme. Ia mencontohkan saat dirinya maju pada Pilgub DKI Jakarta 2012 lalu.

Baca juga: Cegah Korupsi, Jokowi Sebut Rekrutmen Jabatan Publik Harus Berbasis Kompetensi

Jokowi mengatakan tidak mengeluarkan biaya sama sekali ketika mencalonkan diri bersama pasangannya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Hasyim yang juga adik Prabowo Subianto mengakui Jokowi tak mengeluarkan uang.


Hal itu karena seluruh uang yang digunakan Jokowi untuk berkampanye berasal dari Hashim.

"Pak Jokowi memang tidak keluarkan uang karena uangnya dari saya, uangnya dari saya itu kenyataan. Saya kira ya, maaf ya, tidak benar itu," ujar Hashim saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019) malam.

Baca juga: TKN Jokowi Sindir Hashim: Enggak Ungkit Sekalian Waktu Mega-Prabowo

Menurut Hashim, beberapa kali Jokowi datang ke kantornya untuk meminta bantuan terkait dana kampanye Pilgub DKI 2012. Adik dari Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku masih dapat memberikan bukti soal dana kampanye yang ia berikan kepada Jokowi.

"Saya ada catatan itu, ada data kami bantu untuk Pak Jokowi," kata Hashim.

Ia menuturkan, dalam pertemuan itu memang Jokowi tidak menjanjikan apa-apa jika terpilih pada Pilgub DKI Jakarta. Hashim juga mengklaim tidak meminta timbal balik dari bantuan dana kampanye tersebut, baik dalam bentuk proyek maupun perjanjian bisnis. Hal itu, kata Hashim, sejalan dengan kebijakan Partai Gerindra yang tidak ingin meminta mahar politik dari calon yang diusung.

Hashim mengaku hanya meminta Jokowi menjadikan dirinya pengawas Kebun Binatang Ragunan dengan alasan menyukai satwa liar. Permintaan itu disampaikan ketika Jokowi sudah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Ketika dia sudah jadi gubernur saya minta saya jadi pengawas Ragunan di situ karena saya sangat cinta dengan satwa liar dan binatang. Tetapi, kalau bisnis dan proyek saya enggak pernah minta dan beliau tidak pernah janji," ucap Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu.

Saat ditanya mengenai jumlah dana kampanye yang diberikan, Hashim enggan untuk memberikan jawaban. Kendati demikian, ia memastikan jumlahnya lebih besar dari yang pernah diakui Jokowi pada 2014, yakni sebesar Rp 6 miliar.

Hashim mengatakan, dana kampanye yang ia berikan saat itu mencapai puluhan miliar. Selain dalam bentuk uang, Hashim juga memberikan bantuan berupa alat peraga kampanye, seperti kaus, kemeja bermotif kotak-kotak, dan baliho.

"Maka saya heran waktu di debat kok beliau bilang enggak pakai uang, maaf ya ini tidak logis. Di Indonesia untuk setiap pencalonan harus ada uang, untuk bayar saksi itu berapa, minimal Rp 100.000 atau Rp 300.000," tutur Hashim.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Nasional
Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Nasional
Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Nasional
Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Nasional
Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Nasional
Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

Nasional
Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasional
Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Nasional
Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Nasional
'Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai'

"Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai"

Nasional
Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Nasional
Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Nasional
Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Nasional

Close Ads X