Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kecewa pada Maskapai, Keluarga Korban Lion Air Mengadu ke Pimpinan DPR

Kompas.com - 21/01/2019, 13:44 WIB
Jessi Carina,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Keluarga korban pesawat jatuh Lion Air JT 610 menemui Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/1/2019).

Mereka menceritakan hal-hal yang belum tuntas dalam penanganan korban pesawat naas tersebut, termasuk rasa kecewa mereka kepada maskapai.

"Kami datang karena memang mau kemana lagi kalau tidak ke sini kami mengadu. Kenapa kami sampai harus mengadu? Karena terkait peristiwa kecelakaan itu sampai sekarang kewajiban Lion Air dan pemerintah sama sekali belum dilakukan," ujar kuasa hukum keluarga korban, Aprillia Supaliyanto.

Baca juga: Lion Air Serahkan Penyelidikan Black Box CVR kepada KNKT

Hal mendasar yang dituntut keluarga korban adalah pencarian 64 korban lain yang sampai sekarang belum ditemukan.

Namun, keluarga korban merasa pemerintah tidak lagi berupaya untuk menemukan keluarga mereka.

Pencarian korban memang sudah dihentikan sejak November 2018. Keluarga korban pernah bersama-sama melakukan operasi pencarian sendiri.

Baca juga: Jokowi Apresiasi Kopaska yang Menemukan CVR Lion Air

Selain itu, Aprillia juga menjelaskan masalah uang asuransi yang dinilai tidak adil. Aprillia mengatakan, maskapai Lion Air menetapkan uang kompensasi yang merupakan kewajiban dalam Undang-Undang sebagai uang asuransi.

Selain itu, maskapai juga memberikan syarat kepada keluarga korban yang menerima uang itu, yakni keluarga korban tidak boleh menuntut lebih dari itu.

Padahal, kata Aprillia, sesuai aturan keluarga korban boleh menuntut lebih jika kecelakaan itu terbukti kesalahan maskapai.

"Kami telah laporkan kejadian ini ke pidana ke Bareskrim. Kami bilang ini kejahatan korporasi. Tapi setelah sebulan jalan, tidak ada langkah konkret," kata dia.

Baca juga: Cari 64 Korban Lion Air JT 610, Keluarga Patungan Rp 132 Juta

Dengan segala persoalan dengan maskapai, Aprillia mengatakan, peran pemerintah begitu pasif. Kementerian Perhubungan tidak hadir menjadi penengah antara dua pihak ini.

Pesawat Lion Air JT 610 dengan rute Jakarta-Pangkal Pinang terjatuh sesaat setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Senin (29/10/2018) pagi.

Sebanyak 181 penumpang dan 8 orang kru Ikut dalam penerbangan tersebut jadi korban.

Adapun operasi pencarian korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di perairan Karawang, Jawa Barat dihentikan pada Sabtu (10/11/2018)

Dari 189 korban, 125 korban berhasil ditemukan, sedangkan 64 orang belum ditemukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Nasional
Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Nasional
Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Nasional
Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Nasional
Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Nasional
Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Nasional
KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

Nasional
Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Nasional
Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com