Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Dua Rekomendasinya, KNKT Sudah Bertemu Lion Air

Kompas.com - 29/11/2018, 20:57 WIB
Christoforus Ristianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Investigator Kecelakaan Moda Penerbangan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Onisuryo Wibowo mengatakan, KNKT sudah bertemu dengan pihak-pihak terkait soal dua rekomendasi kepada Lion Air pasca-jatuhnya pesawat JT610 rute Jakarta-Pangkal Pinang pada 29 Oktober 2018.

Hal itu dikatakan Suryo di Gedung KNKT, Jakarta Pusat, Kamis (29/11/2018).

"Memang benar tadi pagi kami bertemu di Kementerian Perhubungan dengan Direktur Kelaikan Udara dan manajemen Lion Air. Dalam pertemuan itu, kami sinkronisasi apa maksud dari rekomendasi yang kami sampaikan," kata Suryo.

Baca juga: Klarifikasi, KNKT Nyatakan Lion Air PK-LQP Layak Terbang

Sebelumnya, dua rekomendasi ini berdasarkan hasil investigasi awal KNKT.

Rekomendasi pertama, KNKT meminta Lion Air meningkatkan budaya keselamatan. Caranya, menjamin implementasi dari operasi manual yang baru dikeluarkan Boeing.

Rekomendasi kedua, KNKT meminta Lion Air menjamin semua dokumen operasional diisi dan didokumentasikan secara tepat.

Sebab, KNKT menemukan perbedaan fakta soal data jumlah pramugari pesawat PK-LQP hasil investigasi dengan data dari Lion Air.

"Karena dalam penerbangan JT610 itu dicatat pramugarinya ada lima orang. Padahal sebetulnya ada enam orang," kata Kepala Subkomite Kecelakaan Penerbangan KNKT Nurcahyo Utomo.

Baca juga: KNKT Sebut Pesawat PK-LQP Tak Layak Terbang, Ini Respons Lion Air

Kini pihak Lion Air diberikan waktu untuk menjawab rekomendasi KNKT.

"Kami sudah saling memahami maksud dari rekomendasi itu apa. Kami tinggal tunggu jawabannya saja atas pandangan KNKT soal masalah keselamatan dalam manajemen ini," lanjut Suryo.

Oleh karena itu, ia berharap ada tindakan perbaikan yang signifikan dari semua pihak untuk menghasilkan sebuah aturan yang jelas mengenai prosedur keselamatan penerbangan yang sederhana sehingga mampu dipahami dengan mudah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com