Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hoaks Sepekan, Kemenkes Minta Biodata hingga Kapal Tenggelam

Kompas.com - 18/01/2019, 15:10 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Beberapa informasi hoaks atau kabar bohong masih sempat ditemui di media sosial atau aplikasi pesan pada saat ini.

Oleh karena itu, masyarakat sebaiknya jeli menyaring informasi dan kabar dari media sosial agar tidak termakan informasi bohong.

Berikut sejumlah informasi yang berhasil terkonfirmasi sebagai hoaks dalam sepekan ini, 13-18 Januari 2019. Berikut rinciannya.

Kemenkes Minta Biodata Tenaga Medis dan Nonmedis

Kabar mengenai adanya surat edaran berisi permintaan data tenaga medis dan nonmedis di rumah sakit dan mengatasnamakan pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ini beredar pada Selasa (15/1/2019).

Tak hanya meminta informasi bidata tenaga medis dan non medis rumah sakit, surat ini juga bermodus ingin memastikan kebenaran dan ketetapan untuk Sistem Informasi Rumah Sakit Online (SIRS Online) Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI.

Analis Kebijakan Ahli Utama (AKAU) Kemenkes, Untung Suseno Sutarjo mengungkapkan bahwa surat tersebut merupakan hoaks.

Menurut Untung, surat itu beredar melalui pesan di WhatsApp pada tahun lalu dan kemudian muncul lagi sekitar tanggal 8 Januari 2019 dengan format pesan yang sama.

Agar surat tersebut tidak menimbulkan informasi yang salah lebih luas, Untung mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah mempercayai surat itu.

Baca juga: [HOAKS] Surat Kemenkes Minta Biodata Tenaga Medis dan Nonmedis di RS

Video perlihatkan kapal tenggelam di Danau Toba

Selain itu, dalam pekan ini juga muncul pemberitaan mengenai adanya kapal yang tenggelam di perairan Danau Toba pada Selasa (15/1/2019).

Pemberitaan itu awalnya tersebar di aplikasi pesan, WhatsApp yang berbunyi:

"DANAU TOBA BERDUKA
INNALILLAHI WA INNAILLAHI ROJI'UN...
Buat rekan2 mari sama kita berdoa : baru tenggelam kapal jurusan tiga ras simanindo. muatan penumpang 183 orang. sepeda motor 40. info yang selamat baru 3 orang. kejadian baru saja. semoga semua korban selamat. Aamiin..."

Tidak hanya itu, pesan juga dilengkapi video berdurasi 3 menit 23 detik yang dinarasi sebagai kapal yang tenggelam.

Dalam video itu, diperlihatkan kapal di tengah perairan dan tiba-tiba terbalik. Terdengar juga beberapa orang berteriak panik dan berdoa.

Direktur Pemasaran Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Basar Simanjuntak menegaskan bahwa pesan dan video itu bukan kejadian tenggelamnya kapal di Danau Toba.

Kemudian, berdasarkan penelusuran Kompas.com, video itu ternyata kejadian tenggelamnya Kapal Rafelia II di perairan Selat Bali, Banyuwangi, pada 4 Maret 2016.

Adapun dalam peristiwa tersebut sebanyak 76 orang bisa diselamatkan oleh petugas.

Baca juga: [HOAKS] Video Perlihatkan Kapal Tenggelam di Danau Toba

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com