Mahfud MD Apresiasi Ide Jokowi soal Pusat Legislasi Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengapresiasi penampilan pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin di debat pertama pilpres 2019.

Menurut Mahfud, paslon nomor urut 01 itu cukup menguasai masalah bidang hukum. Terlihat dari pernyataan Jokowi mengenai rencana pembuatan dapur penggodokan hukum.

Hal itu dinilai sebagai ide baru dari capres-cawapres.

"Mau ada satu lembaga yang khusus menangani masalah regulasi itu saya bagus," ujar Mahfud usai menyaksikan debat pertama pilpres di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).

Baca juga: Atasi Tumpang Tindih Regulasi, Jokowi Akan Bentuk Pusat Legislasi Nasional

Dapur penggodokan hukum, menurut Mahfud, bisa menjadi wadah sinkronisasi setiap masalah hukum yang muncul. Mahfud yakin gagasan ini mampu menciptakan hukum yang tidak saling tumpang tindih.

Sementara itu, penampilan paslon nomor urut 02 dinilainya tak memberikan gagasan baru. Malah, menurutnya, visi Prabowo-Sandi terkait hukum terkesan usang.

"Kalau jawabannya hanya misalnya untuk memperbaiki hukum, untuk mengumpulkan pakar-pakar, untuk sinkronisasi, itu sudah sejak dulu," kata Mahfud.

Baca juga: Soal Aturan Tumpang Tindih, Prabowo-Sandi Gandeng Pakar, Jokowi-Maruf Bentuk Pusat Legislasi

Dalam debat pertama pilpres, Kamis (17/1/2019), Joko Widodo-Ma'ruf Amin berencana membuat Pusat Legislasi Nasional untuk menjawab program kerja di bidang hukum.

"Kami akan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi baik yang ada di BPHN, di Dirjen peraturan perundang-undangan dan fungsi-fungsi legislasi yang ada di semua kementerian akan kita gabungkan dalam badan yang namanya pusat legislasi nasional sehingga dikontrol langsung oleh presiden, satu pintu," kata Jokowi. 

Baca juga: Beberapa Catatan Formappi soal Kinerja DPR pada Bidang Legislasi

Sementara itu, Prabowo-Sandiaga akan memberdayakan Badan Pembinaan Hukum Negara (BPHN).

"Kami akan memberdayakan badan pembinaan hukum nasional. Kami akan perkuat dengan pakar-pakar hukum yang terbaik untuk melakukan sinkronisasi penyelarasan sehingga undang-undang, peraturan peraturan di pusat tidak bertabrakan dengan peraturan peraturan di daerah," kata Prabowo.