Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui Ketua DPR, PP Pemuda Muhammadiyah Minta Sejumlah RUU Dipercepat

Kompas.com - 17/01/2019, 16:23 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pengurus baru PP Pemuda Muhammadiyah menemui Ketua DPR Bambang Soesatyo, Kamis (17/1/2019), untuk meminta percepatan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU).

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto mengatakan, ada 8 RUU yang mereka minta dipercepat sebelum periode saat ini berakhir.

"Tadi ada 8 RUU yang kami utamakan untuk segera diselesaikan dan sudah dijawab mungkin dalam waktu ini ada 5 yang segera diselesaikan juga sebelum akhir masa jabatan," ujar Sunanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Baca juga: Zulkifli Hasan Dorong Pemuda Muhammadiyah Jadi Pelopor Pemilu Damai

RUU itu adalah tentang larangan minuman beralkohol, kewirausahaan nasional, ekonomi kreatif, pendidikan keagamaan, sumber daya air, energi baru dan terbarukan, praktik monopoli dan persaingan usaha, dan kekerasan sosial.

Selain itu, PP Pemuda Muhammadiyah juga menyampaikan harapan terhadap lembaga DPR.

Sunanto mengatakan, anggota DPR harus menjaga ketokohan mereka. Anggota DPR tidak boleh menjadi aktor pemecah di tengah situasi politik saat ini.

"Jangan malah menambah persoalan baru atau menginformasikan persoalan yang mungkin bisa jadi sangat meresahkan di tengah masyarakat," kata dia.

Baca juga: Ketum Baru PP Pemuda Muhammadiyah: Pilih Jokowi Monggo, Pilih Prabowo Monggo...

Sunanto juga mengungkapkan harapan agar isu SARA tidak menjadi alat politik semata.

Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai, organisasi kepemudaan memang harus aktif dalam mengawasi pemerintahan.

Dia berharap anggota PP Pemuda Muhammadiyah bisa ambil bagian di lembaga DPR beberapa tahun mendatang.

Terkait Pilpres, Bambang berharap PP Pemuda Muhammadiyah ikut andil dalam menciptakan suasana kondusif.

"Mendinginkan suasana, mendinginkan abang-abang kita, bapak-bapak kita yang berada di timses A dan B. Diingatkan 'jangan gitu dong bang, bapak'," kata Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com