Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Menhan, Sekjen Gerindra Bilang Tak Etis Menteri Berpihak dalam Pilpres

Kompas.com - 17/01/2019, 13:20 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengkritik Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang mengungkapkan pilihan politiknya dalam Pemilihan Presiden 2019.

Menurut dia, apa yang dilakukan Ryamizard tidak etis.

"Tidak etis. Apalagi Menhan itu menteri yang bukan dari parpol. Menhan adalah Menteri Pertahanan yang bertanggung jawab di bidang pertahanan, kementerian yang netralitasnya harus dijaga," ujar Muzadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (17/1/2019).

Muzani mengatakan, posisi Ryamizard sama seperti Kapolri dan Panglima TNI yaitu harus netral.

Baca juga: Menhan: Kalau Saya Tak Memilih Jokowi, Saya Mengkhianati Beliau

 

Ia bisa memaklumi jika menteri yang latar belakangnya berasal partai politik memiliki keberpihakan dalam Pilpres. Namun, tidak bagi menteri yang latar belakangnya dari kalangan profesional.

"Menteri itu bertanggung jawab terhadap bidang pekerjaannya, bertanggung jawab jawab ke presiden sebagai seorang menteri, bukan bertanggung jawab kepada capres," kata dia.

Pilihan politik Menhan

Pada Rabu (16/1/2019), Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyinggung soal pilihan politiknya terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers usai Rapat Pimpinan (Rapim) di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat.

Awalnya, seorang wartawan menanyakan hal-hal yang perlu dibahas terkait Pemilu 2019 dalam rapim tersebut.

Baca juga: Tanggapi Prabowo, Menhan Bilang 1.000 Tahun Sanggup Perang

Ryamizard kemudian mengatakan bahwa ia mengimbau agar pemilu dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan polemik berkelanjutan.

"Kita sepakat pemilu ini harus berjalan dengan baik. Saya tadi mengimbau agar pesta demokrasi ini bukan jadikan pesta berdarah-darah. Itu tidak kita inginkan," kata Ryamizard.

Ia ingin adanya sikap "ksatria". Artinya, peserta maupun pendukung yang kalah menerima kekalahannya dan tidak saling bermusuhan. Sementara itu, pihak yang menang pun diminta agar tidak sombong.

Menurut dia, pemilu hanyalah sekedar memilih orang yang dirasa benar atas gagasannya.

Baca juga: Pidato Kebangsaan, Prabowo Kutip Pernyataan Menhan Ryamizard soal Krisis Keamanan

Kemudian, Ryamizard pun mengungkapkan bahwa sebagai menteri di bawah pemerintahan petahana sekaligus calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, ia dipastikan memilih Jokowi.

"Silakan, orang milih kok. Kalau saya anak buahnya, menterinya, pembantunya Pak Jokowi, jelas saya pilih Pak Jokowi," ujar Ryamizard.

"Kalau saya tidak pilih Pak Jokowi, saya mengkhianati Beliau. Pengkhianat itu hukumannya ditembak mati," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com