Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Neni Nur Hayati
Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia. Anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Melawan Isu Hoaks Pemilu 2019

Kompas.com - 16/01/2019, 18:21 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MARAKNYA berita bohong atau hoaks yang terjadi saat ini cukup memanaskan suhu politik negeri kita.

Bagaimana tidak, belum lama publik dikejutkan dengan kasus hoaks kotak suara berbahan dasar kardus selesai, muncul lagi pemberitaan menyangkut hoaks tujuh kontainer berisi surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sudah tercoblos untuk pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Beberapa waktu kemudian, ada pemberitaan bocornya kisi-kisi soal pada debat pertama pilpres yang akan diselenggarakan pada 17 Januari 2019.

Dari beberapa kasus tersebut, penyelenggara pemilu banyak dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena telah dianggap menyalahi aturan kode etik penyelenggara.

Isu hoaks ini ternyata dinilai mampu memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap integritas dan netralitas penyelenggara pemilu.

Selain itu, hoaks juga berpengaruh kepada masyarakat dan kelompok tertentu sehingga dapat memunculkan konflik.

Tidak pula menutup kemungkinan bahwa hal serupa juga akan terjadi di provinsi dan kabupaten/kota dengan berita dan segmentasi berbeda.

Gerakan sistematis menjelang pemungutan dan penghitungan suara pada 17 April 2019 mendatang akan senantiasa terus dilakukan sebagai upaya mendulang suara peserta pemilu tertentu.

Apabila ini terjadi, tentu akan sangat mencederai tatanan demokrasi kita. Data kepolisian menunjukkan ada ribuan berita hoaks yang beredar di media sosial setiap hari.

Beberapa pihak juga telah memprediksi bahwa hoaks akan terjadi semakin banyak lagi.

Survei Polmark Indonesia menunjukkan bahwa hoaks menjadi ancaman cukup serius. Sekitar 60,8 persen pemilih menyatakan pernah menemukan informasi bohong dan fitnah di media sosial.

Kondisi seperti ini tentu akan dimanfaatkan oleh beberapa aktor tertentu sebagai kesempatan berharga untuk meraih kemenangan dan akan semakin melemahkan penyelenggara pemilu.

Perbuatan keji ini tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Perlu ada upaya dan tindakan preventif untuk melawan segala macam hal hoaks yang dimungkinkan akan terjadi beberapa waktu kemudian.

Apabila tidak solusi tepat untuk mencegah dan memutus isu hoaks pada Pemilu 2019, ini akan berpotensi terus menyebar luas di kalangan masyarakat dan dapat menimbulkan ujaran kebencian khususnya hoaks di media sosial. Publik seakan menjadi tidak waras atas produksi hoaks terus menerus dan berulang–ulang.

Sejatinya, momentum politik ini mampu dilewati dengan penuh kegembiraan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam merayakan pesta demokrasi yang diselenggarakan selama lima tahun sekali.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com