Datangi KPK, Menteri Kesehatan Bahas Kajian Tata Kelola Alat Kesehatan

Kompas.com - 16/01/2019, 10:43 WIB
Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mendatangi gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (16/1/2019). Nila tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.55 WIB. DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comMenteri Kesehatan Nila F Moeloek mendatangi gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (16/1/2019). Nila tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.55 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mendatangi gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), Jakarta, Rabu (16/1/2019). Nila tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.55 WIB.

Nila mengatakan kedatangannya untuk membahas kajian terkait tata kelola alat kesehatan bersama KPK.

"Mau bertemu Deputi Pencegahan. Bahas tata kelola (alat kesehatan)," ujar Nila sambil memasuki lobi gedung KPK.

Baca juga: Puluhan Dokter Demo di Kejari Pekanbaru, Protes Tuduhan Korupsi Alkes 3 Rekannya

Secara terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, Nila beserta tim Kementerian Kesehatan akan mendengar dan mendiskusikan kajian KPK terkait tata kelola alat kesehatan.

"Sejumlah temuan tentang kasus-kasus korupsi Alkes yang pernah ditangani, persoalan tata kelola serta rekomendasi perbaikan akan disampaikan," kata Febri dalam keterangan tertulis.

Menurut Febri, Nila saat ini sedang diterima Pimpinan KPK, Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Wawan Wardiana beserta tim penelitian.

" Menkes diterima Pimpinan, Deputi Bidang Pencegahan, Direktur Litbang dan tim," ujarnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Nasional
117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X