Kompas.com - 16/01/2019, 01:41 WIB
Ilustrasi hoaks ShutterstockIlustrasi hoaks

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengawasi konten internet terkait hoaks pemilu secara lebih serius.

Langkah ini dibuktikan dengan pembentukan gugus tugas antar para pemangku kepentingan. Selain Bawaslu, gugus tugas itu juga melibatkan Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber Sandi Negara (BSN) dan Cyber Crime Polri.

Nantinya, badan-badan tersebut akan berkoordinasi dalam mengawasi dan menindaklanjuti hoaks terkait dengan penyelenggaraan pemilu.

"Apabila ada muncul konten hoaks ataupun konten yang bersifat ujaran kebencian di internet termasuk di media sosial, serta di messaging service di WhatsApp, itu para lembaga tersebut akan saling berkoordinasi," kata Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).

Baca juga: Hoaks terhadap Proses Pemilu 2019 Dinilai Rugikan Semua Pihak

Menurut Afif, ancaman hoaks pemilu adalah masalah semua warga negara. Oleh karenanya, penting bagi para penegak hukum dan lembaga terkait untuk saling bertukar informasi dan berkoordinasi terkait ancaman hoaks tersebut.

Gugus tugas nantinya tidak hanya akan menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan hoaks, tetapi juga edukasi ke masyarakat.

"Menyampaikan pesan-pesan yang positif, menyampaikan pesan-pesan damai itu adalah merupakan cara terbaik untuk memberantas hoaks, termasuk peningkatan literasi media sosial bagi masyarakat," ujar Afif.

Afif menjelaskan, misalnya terjadi suatu kasus hoaks terkait pemilu yang awalnya ditemukan oleh Kominfo.

Langkah selanjutnya adalah menyerahkan penyelidikan kasus hoaks itu ke kepolisian atau Bawaslu untuk memberi penegasan apakah konten yang ditemukan Kominfo dapat dikategorikan hoaks atau tidak.

Lebih lanjut, jika memang terbukti konten yang dimaksud hoaks, BIN bekerja sama dengan BSSN akan menelusuri penyebar konten hingga pelaku hoaks itu tertangkap.

"Jadi kerja sama itu bukan kerjas ama satu lembaga, saling berkoordinasi sehingga penyebar hoaks itu dapat segera ditindak dan hoaksnya tidak cepat menyebar," tandas Afif.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

Nasional
Bareskrim Ungkap Investasi Bodong Suntikan Modal Alat Kesehatan, Kerugian Capai Rp 110 Miliar

Bareskrim Ungkap Investasi Bodong Suntikan Modal Alat Kesehatan, Kerugian Capai Rp 110 Miliar

Nasional
Menko PMK: Angka Kecelakaan Mudik Turun 11 Persen

Menko PMK: Angka Kecelakaan Mudik Turun 11 Persen

Nasional
Wamen ATR/BPN Sebut Tak Ada Tumpang Tindih Perizinan Lahan di Kawasan IKN Nusantara

Wamen ATR/BPN Sebut Tak Ada Tumpang Tindih Perizinan Lahan di Kawasan IKN Nusantara

Nasional
Soal Distribusi Minyak Goreng, Jokowi: Saya Tidak Mau Ada yang Bermain-main, Dampaknya Mempersulit Rakyat

Soal Distribusi Minyak Goreng, Jokowi: Saya Tidak Mau Ada yang Bermain-main, Dampaknya Mempersulit Rakyat

Nasional
Jokowi: Beberapa Minggu ke Depan Harga Minyak Goreng Turun, Ketersediaan Melimpah

Jokowi: Beberapa Minggu ke Depan Harga Minyak Goreng Turun, Ketersediaan Melimpah

Nasional
UPDATE 19 Mei: Sebaran 318 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

UPDATE 19 Mei: Sebaran 318 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak

Nasional
Alasan MKD Setop Kasus Harvey Nonton Porno: Tidak Sengaja dan Minta Maaf

Alasan MKD Setop Kasus Harvey Nonton Porno: Tidak Sengaja dan Minta Maaf

Nasional
Jokowi: Pemerintah Akan Benahi Prosedur Pasokan Minyak Goreng

Jokowi: Pemerintah Akan Benahi Prosedur Pasokan Minyak Goreng

Nasional
Lepas Masker Dibolehkan, Apakah Indonesia Masih Darurat Pandemi Covid-19?

Lepas Masker Dibolehkan, Apakah Indonesia Masih Darurat Pandemi Covid-19?

Nasional
Ekspor Minyak Goreng Dibuka, Jokowi Janji Awasi Ketat Pasokan dan Harga di Dalam Negeri

Ekspor Minyak Goreng Dibuka, Jokowi Janji Awasi Ketat Pasokan dan Harga di Dalam Negeri

Nasional
Menko PMK: RSDC Wisma Atlet Akan Ditutup jika Sudah Endemi

Menko PMK: RSDC Wisma Atlet Akan Ditutup jika Sudah Endemi

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Segera Disidang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Segera Disidang

Nasional
Survei Indo Riset: Prabowo Paling Populer, tapi Ganjar Lebih Disukai Rakyat

Survei Indo Riset: Prabowo Paling Populer, tapi Ganjar Lebih Disukai Rakyat

Nasional
Jokowi: Ekspor Minyak Goreng Dibuka Kembali Mulai 23 Mei 2022

Jokowi: Ekspor Minyak Goreng Dibuka Kembali Mulai 23 Mei 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.